SHARE

22-situs-dakwah-radikal-yang-diblokir

Satunegeri.com – Tindakan pemerintah yang memblokir 22 website (laman internet) yang bernuansa radikal ditentang keras oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Hal itu dikatakan Peneliti Senior ICJR, Anggara dalam siaran pers, Senin (30/3).

ICJR juga mendorong website-website untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika. “ICJR menentang pemblokiran sewenang-wenang tanpa proses hukum yang adil apalagi pemblokiran situs tanpa adanya perintah dari pengadilan,” kata Anggara.

ICJR menilai bahwa jika pemerintah memandang para pengelola situs tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme, maka pemerintah harus membawa para pengelolanya ke depan hukum dan pemerintah dapat meminta pemblokiran sementara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

ICJR juga mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PERMEN 19/2014) sedang diuji di Mahkamah Agung (MA). ICJR mendesak agar Kementerian Kominfo tidak menggunakan peraturan atau dasar hukum yang sedang diuji di MA sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran terhadap situs internet.

Sebagaimana diketahui, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Cawidu seperti dikutip dari laman resmi Kominfo, mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir 22 website karena dinilai radikal.

Daftar 22 website yang diblokir adalah arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com,  gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com dan indonesiasupportislamicatate.blogspot.com.

Menurut Ismail, awalnya Kominfo telah memblokir tiga website, namun kemudian BNPT melaporkan kembali untuk memblokir 19 situs berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke Dalam Sistem Filtering Kominfo.

Apa Komentar Kamu?