SHARE

Adian-Napitupulu-memakai-jas-dan-dasi

satunegeri.com – Presiden Jokowi baru-baru ini melalui juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi, mengingatkan agar para Menteri tidak berpolemik atau saling berdebat di ruang publik.

Pasalnya, polemik itu mencuat saat Presiden Jokowi masih ragu-ragu memutuskan soal blok Masela di Maluku, apakah diproduksi didarat atau dilaut. Mengenai hal itu, aktivis Pena 98 mengktiritisi beberapa kejanggalan dalam menyikapi blok masela serta persoalan di PT Freeport.

Dari infomasi yg didapatkan, pada 25 november 2010, Haposan Napitupulu deputi perencanaan bp migas, mengeluarkan memorandum yang ditujukan kepada kepala bp migas dengan no.0885/BPA0000/2010/S1 perihal pengembangan lapangan abadi blok masela. Dalam surat itu pada butir kedua huruf d, Haposan menyampaikan bahwa “diperlukan tambahan waktu sekitar 16 bulan untuk melaksanakan FEED FLNG berkapasitas 2,5 MPTA”.

Apa yang disampaikan oleh Haposan Napitupulu tahun 2010 lalu, dalam kapasitasnya sebagai Deputi perencanaan BP Migas jelas2 mendukung pengelolaan blok migas abadi masela dilakukan dalam bentuk kilang terapung (FLNG). Namun hari ini ketika ia menjadi staf Menko Maritim sikap Haposan justru berubah 180 derajat. Haposan yg saat menjabat deputi BP Migas menyetujui kilang terapung, saat ini berbalik mendukung pengelolaan blok Masela dalam bentuk kilang darat.

Ketidak konsistenan sikap yang dilakukan oleh Haposan serupa dengan ketidak konsistenan mantan Dirjen minerba kementrian ESDM, Sukhyar. Bulan Juni 2014, Sukhyar sbg Dirjen Minerba bertemu dengan Freeport dan membuat memorandum of understanding antara Freeport dan Indonesia yang diwakili oleh Sukhyar.

Secara substansi MOU itu merupakan persetujuan terhadap perpanjangan kontrak karya Freeport dengan beberapa syarat.

Pada 15 Oktober 2015 menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan surat jawaban pada PT.Freeport dengan no.7582/19/ESDM/2015. Pada point ke 4 surat tersebut merujuk pada MOU antara Freeport dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Minerba saat itu yaitu Sukhyar.

Ketika perpanjangan kontrak Freeport menjadi polemik di Masyarakat, Sukhyar justru tidak memberikan penjelasan apapun terkait MOU yang dibuatnya, yang digunakan oleh menteri ESDM Sudirman Said sebagai rujukan.

Kediaman Sukhyar berikut hari membuat polemik perpanjangan kontrak freeport ini menjadi bola liar yang menggiring opini publik bahwa perpanjangan kontrak freeport merupakan keinginan Presiden Jokowi.

Polemik yang menjadi bola liar ini tentu tidak akan terjadi jika Sukhyar yg saat ini konon sudah menjadi salah satu staf Menko Maritim berani berbicara apa adanya serta bertanggung jawab pada MOU yg ditandatanganinya bersama Freeport.

Ketidak konsistenan dua Staf Menko Maritim, Haposan Napitupulu dan Sukhyar ternyata telah melahirkan polemik2 baru yang tidak perlu bahkan berpotensi menjadi blunder politik yg terkesan mengadu domba dua menteri Jokowi.

Untuk itu maka Komisi VII DPR RI perlu memanggil kedua orang tersebut untuk menjelaskan perpanjangan kontrak Freeport dan blok Masela yang saat ini terlihat sudah kehilangan kronologis obyektifnya.

Langkah Komisi VII ini merupakan kombinasi dari tugas pengawasan dan juga budgeting anggaran, terlebih lagi ada uang yang sangat besar dalam dua kasus ini seperti berapa keuntungan negara dalam divestasi saham Freeport dan berapa cost recovery yg akan dibayarkan negara pada pengelolaan blok migas abadi masela.

Apa Komentar Kamu?