SHARE

Oleh: Marwan Batubara, IRESS

Kisruh Kontrak Karya (KK) Freeport antara lain berpangkal pada keengganan Freeport menyesuaikan isi KK sesuai ketentuan UU Minerba No.4/2009. Pasal 169 UU Minerba antara lain berbunyi: … ketentuan yang tercantum dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan …. Dalam melaksanakan perintah Pasal 169 tersebut pemerintah kemudian melakukan renegosiasi dengan seluruh kontraktor, dan membagi fokus pembahasan pada 6 butir permasalahan, yakni 1) kewajiban smelting domestik, 2) kewajiban local content, 3) penerimaan negara, 4) kewajiban divestasi saham, 5) luas wilayah kerja dan 6) periode kontrak.

Dalam prakteknya, renegosiasi penyesuaian KK dengan Freeport berjalan alot, meskipun target penyelesaian sudah lebih 4 tahun, jauh melampaui 1 tahun sebagaimana perintah UU. Untuk itu, pemerintah sampai-sampai menggunakan pola penyelesaian melalui penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU). Padahl menurut Pasal 169, proses perubahan kontrak melalui MoU tidak diperlukan, tetapi langsung merubah/amandemen isi KK menjadi sebuah KK yang baru. Namun, meskipun sudah menggunakan MoU, bahkan MoU-nya sendiri telah diperpanjang (semula 6 bulan), amandemen KK Freeport belum juga disepakati.

Dari keenam permasalahan strategis yang disebutkan di atas, tercatat bahwa 1) smelter masih belum terbangun, 2) penggunaan local content belum optimal, 3) kenaikan royalti emas dari 1% menjadi 3,75% yang berlaku sejak 2003 belum terlaksana, 4) rencana divestasi hanya hingga 30% (dari kewajiban 51%) dan belum dieksekusi, 5) luas wilayah masih 125.000 ha, jauh di atas batas maksimum 25.000 ha, 6) Freeport telah mengajukan perpanjangan hingga 2041, meskipun pengajuan baru berlaku pada 2019. Dari catatan atas 6 butir utama renegosiasi, tampak bahwa tidak satu butir pun yang secara tuntas disesuaikan atau dipenuhi oleh Freeport.
Terlihat bahwa Freeport memang tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban menyesuaikan KK dengan UU Minerba. Padahal penyusunan UU tersebut telah berlangsung selama lebih 3 tahun, dimana pada saat pembahasannya, Freeport pun ikut terlibat dan faham hal-hal yang diatur dan harus dipenuhi. Proses renegosiasi pun telah pula berlangsung selama 5 tahun tanpa menghasilkan hal-hal yang signifikan bagi Pemerintah RI.

Kondisi dan resistenasi serta pembangkangan Freeport di atas tentu saja sangat merugikan sekaligus merendahkan martabat kita sebagai bangsa berdaulat yang mempunyai peraturan yang harus dihormati. Oleh sebab itu sudah sewajarnya pemerintah bersikap tegas, memberi ultimatum dan sanksi bagi tepenuhinya kehendak rakyat sesuai perintah UU Minerba. Perlu difahami bahwa pembentukan UU Minerba merupakan upaya untuk berdaulat atas SDA yang dimiliki agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perpanjangan MoU
Pada Jumat 23 Januari 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menandatangani perpanjangan MoU amandemen Kontrak Karya (KK) Freeport untuk 6 bulan ke depan. Perpanjangan dilakukan karena Freeport gagal memenuhi target penyelesaian 3-6 butir renegosiasi KK yang disebutkan di atas. Sebelumnya, MoU renegosiasi KK telah ditandatangani pada 25 Juli 2014 yang lalu. Perpanjangan MoU ini jelas menunjukkan telah gagalnya pemerintah menjalankan perintah UU, sekaligus memperlihatakan tidak berdaulatnya negara kita dihadapan perusahaan asing!

Guna menjaga kedaulatan sekaligus menunjukkan ketegasan sikap, maka IRESS meminta agar perpanjangan MoU tersebut segera dibatalkan. Sejak semula, isi MoU terkait smelting domestik bertentangan dengan perintah Pasal 170 UU Minerba. Pasal 170 meminta Freeport melakukan proses pengolahan dan pemurnian atas produksi konsentrat. Pemerintah pun, melalui PP No.1/2014, telah ikut melanggar UU karena telah memberi relaksasi kepada Freeport, padahal belum dapat melakukan pemurnian dan gagal membangun smelter. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan koreksi atas PP No.1/2014.

Selain itu, komitmen Freeport untuk membangun smelter hanya didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa lahan dengan Petrokimia Gresik yang tidak memberikan rasa keadilan kepada pelaku usaha lain yang taat kepada UU Minerba dan telah pula membangun smelter, termasuk oleh BUMN milik bangsa sendiri seperti PT Antam. Perpanjangan MoU, jika memang pola ini masih ingin dilanjutkan, harus didasari pada hasil studi kelayakan yang komprehensif, tentang mengapa smelter harus dibangun di Gresik beserta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, kepentingan negara untuk menegakkan kedaulatan dan martabat bangsa harus diutamakan dibanding pertimbangan finansial, termasuk akan berkurangnya pendapatan negara jika ekspor konsentrat dilarang. Apalagi pertimbangan finansial tambang Freeport lebih banyak menguntungkan Freeport. Karena itu pemerintah mestinya lebih mengutamakan penegakan hukum dan menjalankan perintah UU, serta memberi contoh kepatuhan terhadap UU, dibanding justru melanggar UU yang dibuat sendiri bersama DPR. Itulah sebabnya PP No1 harus dicabut.
.
Besarnya investasi yang akan dilakukan oleh Freeport, sekitar US$ 15 miliar dan juga rencana Freeport untuk “membangun” Papua, tidak dapat menjadi faktor penentu dan menjadi alasan bagi pemerintah untuk seenaknya melanggar UU Minerba yang berlaku saat ini. IRESS sangat mendukung terlaksananya pembangunan Papua, dan hal ini merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Namun masalah ini tidak termasuk dalam 6 butir utama renegosiasi kontrak yang diperintahkan UU Minerba No.4/2009. Sehingga untuk mencapai hasil optimal dalam renegosiasi KK, permasalahan pembangunan Papua harus dipisahkan.

Freeport telah gagal memenuhi komitmen yang disepakati dalam MoU 25 Juli 2014. Freeport memang tidak mempunyai iktikad baik menjalankan bisnis di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menganggap dapat berbuat sesuka hati atas hak dan kedaulatan rakyat. Sayangnya, pemerintahan sebelumnya, sejak tahun 1967, selalu memberi kelonggaran dan ikut memberi jalan atas terpenuhinya keninginan Freeport, termasuk memberi kelonggaran melalui PP No.1/2014. Karena itu tak heran jika renegosiasi 6 butir strategis sesuai perintah UU gagal menghasilkan amandemen KK.
Ke depan, berbagai kealpaan dan penistaan terhadap kedaulatan negara di atas harus diperbaiki secara serius oleh Pemerintahan Jokowi-JK dengan bersikap tegas tanpa kompromi, apalagi ketaklukan. Oleh sebab itu, perpanjangan MoU amandemen KK Freeport harus segera dibatalkan demi hukum, dan ijin ekspor konsentrat pun dicabut. Renegosiasi kontrak harus berjalan konsisten sesuai perintah UU Minerba. Agar konsisten pula dengan butir ke-3 dan ke-9 agenda utama, Nawa Cita, yang diusung Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan memperteguh kebhinnekaan, maka pembangunan smelter harus dilakukan di Papua.[]

Apa Komentar Kamu?