SHARE

medium_1166mahasiswa-dan-pdip-medan-demo-tolak-kenaikan-bbm

Oleh: Rieke Ayu Indira, Mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAH Jokowi-Jk tampaknya sudah berkeputusan bulat untuk menurunkan harga BBM tetapi tetap saja harga-harga barang di pasaran tidak ikut turun seperti harga sembako, cabe, sayur-sayuran, dll. Rakyat tetap saja sengasara walaupun harga BBM sudah turun. Bukan hanya sengsara melainkan hatinya rakyat juga ikut dipermainkan menjadi sengsara.

Prof Sulbahri Madjir, pengamat ekonomi dari Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang, “Kebingungan masyarakat akan naik turunnya harga BBM ini bagian dari kesalahan pemangku kebijakan yang tidak jeli melihat tren harga pasar. Pengambilan keputusan saat menaikkan harga BBM tidak disertai perhitungan yang jelas. Kebijakan pemerintah paradoks,” tegasnya. Rakyat Merdeka Online Sumsel, Sabtu (17/1/2015).

Hal senada juga dikatakan oleh Martin Hutabarat Fraksi Partai Gerindra “Kita meminta agar tugas pemerintah sekarang adalah mengusahakan harga-harga barang di pasar turun. Pemerintah jangan hanya tahu menaikkan harga, tapi tidak bertanggung jawab menurunkan harga yang sudah terlanjur naik karena putusan yang emosional dan tidak rasional,” pungkasnya.

Padahal harga BBM sudah turun, rakyat tetap saja sengsara. Melihat realitanya rakyat hanya berharap bisa terpenuhi sandang, papan, dan pangannya. Tetapi kenyataannya itu tak bisa terpenuhi oleh kondisi rezim neolib. Rezim neolib menegaskan pemerintah tidak memiliki managemen profesional dan terkesan tidak menguasai masalah, rakyat harus menanggung akibat kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sebagian pihak mengatakan harga BBM turun merupakan jebakan yang dibuat pemerintah melalui kebijakannya. Sebab, masyarakat bisa jadi beranggapan harga BBM diturunkan, sementara sebenarnya justru dilepas mengikuti harga pasar. Artinya jika harga minyak naik ke level diatas US$ 100 perbarel, harga premium akan bisa di atas Rp. 10.000 perliter.

Sekarang ini lebih tepat jika dikatakan pemerintah memanfaatkan turunnya harga minyak untuk merealiberalisasi harga BBM. Pemerintah tidak mau melepaskan kesempatan harga minyak dunia yang rendah untuk merealiberalisasi harga BBM dan menghapus subsidi BBM. Satu hal yang selama ini didesak oleh IMF, Bank Dunia, pihak internasional umumnya, ini sebenarnya sangat ingin dilakukan oleh pemerintah sejak 2004 lalu, namun kesempatannya baru datang saat ini sehingga pemerintah tidak mau melewatkannya. Dengan kebijakan ini, liberalisasi migas makin sempurna.

Pertamina sebagai BUMN milik negeri ini harus bersaing dengan SPBU asing yang bukan milik negeri ini. Masyarakat akan kecewa dengan turunnya harga BBM yang naik-turun. Jika harga minyak dunia melonjak, masyarakat akan mengahadpi harga BBM yang juga melonjak. Di sisi lain, SPBU asing sangat senang sebab apa yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tidak berlebihan jika kebijakan ini dinilai mengelabui dan menyusahkan rakyat dan sebaliknya menyenangkan kapitalis khususnya asing.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah itu jelas menyalahi Islam. Sebab, Allah SWT yang menciptakan migas dan energi telah menetapkan bahwa migas adalah bagian dari kepemilikan umum. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api” (HR. Ahmad dan Abû Dâwud)

Kebijakan liberalisasi migas selain menyusahkan rakyat dan menyenangkan kapitalis khususnya asing, juga jelas menyalahi syariah. Kebijakan demikian berarti berpaling dari petunjuk allah dan itu menjadi sebab kerusakan dan kesempitan hidup menimpa masyarakat.

Sudah terlalu lama umat membiarkan itu terjadi. Karena itu kebijakan tersebut harus segera dihentikan. Untuk itu pengelolaan migas harus dikelola dengan syariah Islam. Hal itu hanya bisa diterapkan secara sempurna di bawah sistem Khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Sudah saatnya masyarakat sadar dan saling bahu membahu dan serius memperjuangkannya.

Apa Komentar Kamu?