SHARE

Satunegeri.com — Intervensi atau pun bisikan politik diduga akan mewarnai reshuffle kabinet Jokowi. Demikian diungkapkan Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus menggunakan hak prerogatifnya secara penuh dalam mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Kerja. Jokowi diminta mengevaluasi berdasarkan parameter kinerja dan tidak terpengaruh dengan “bisikan” politik parpol pendukung.

“Apakah evaluasinya berujung reshuffle, itu hak Presiden. Tapi, yang terpenting bukan karena bisikan politik atau intervensi,” kata Hasan Nasbi, saat dihubungi, Senin (29/6/2015) malam.

Hasan menyarankan, akan lebih baik jika evaluasi kinerja dan keputusan untuk reshuffle dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebab, selain Presiden, masyarakat juga mengetahui betul menteri-menteri di sektor mana saja yang kinerjanya masih di bawah rata-rata.

“Kalau berdasarkan kebutuhan masyarakat, akan ada harapan lebih baik,” kata dia.

Selain mengenai kinerja, Jokowi juga harus mengevaluasi kabinet dari loyalitas para menterinya. Hal ini penting dilakukan agar para menteri bekerja sesuai instruksi Presiden, tidak melenceng dari tugas yang sudah diberikan.

“Kalau tidak loyal harus segera ganti walaupun bagus. Nanti bisa jadi duri dalam daging. Kalau dia punya bos lain, ya harus diganti,” ujarnya.

Hasan mengatakan, sikap tegas ini harus diambil Jokowi karena dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas nasib bangsa Indonesia ke depan. Jika kinerja pemerintahan dan kabinet memburuk, Presiden-lah yang paling bertanggung jawab.

“Kalau menterinya tidak bisa memperbaiki sektor yang diamanatkan, apa yang harus diperbaiki, jadi pilihannya ada di Jokowi sendiri,” kata Hasan.

Apa Komentar Kamu?