SHARE

medium_42Lapangan-Migas

Penulis: Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS

 

RUU Migas merupakan salah satu dari 37 RUU prioritas yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk tahun 2015. RUU Migas diusulkan bersama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan DPR RI. Untuk itu dalam 3 bulan terakhir telah beredar naskah awal RUU yang dipersiapkan KESDM. Naskah awal ini pun telah dibahas dibanyak kalangan, termasuk profesional migas, LSM, parlemen, dll.

Salah satu aspek yang banyak dibahas adalah tentang lembaga pengelola hulu migas, dimana KESDM mengusulkan dibentuknya sebuah BUMN Khusus (BUMN-K) sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas). Pembentukan BUMN-K ini tampaknya didukung oleh Tim Refomasi Tata Kelola Migas (TRTKM) dan beberapa fraksi DPR. Kelayakan pembentukan BUMN-K tentu saja perlu dikaji mendalam.

Memang harus BUMN
Seperti diketahui Mahkamah Konsitusi (MK) dalam Amar Putusan No.36/2012, sesuai Pasal 33 UUD 1945,  telah mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam (SDA) migas diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan (penerbitan ijin), pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. MK menyatakan bentuk penguasaan negara tingkat pertama dan yang terpenting adalah negara melakukan pengelolaan SDA secara langsung. Pada tingkat kedua, negara membuat kebijakan dan pengurusan, sedang pada peringkat ketiga, negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.

MK menjelaskan pengelolaan migas oleh negara adalah pengelolaan yang dijalankan oleh BUMN. Dalam hal ini, pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas SDA migas dengan memberikan konsesi kepada BUMN, untuk mengelola usaha migas sektor hulu. Kemudian BUMN inilah yang melakukan kontrak kerjasama dengan BUMD, Koperasi, badan usaha swasta, atau bentuk usaha tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana secara utuh.

Sesuai UU Migas No.22/2001, BP Migas berfungsi sebagai wakil negara dalam mengelola migas. Namun sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), BP Migas tidak mampu menjalankan fungsi penguasaan negara secara penuh, terutama dalam aspek bisnis dan monetisasi aset cadangan terbukti. Itulah sebabnya mengapa MK menyatakan keberadaan BP Migas bertentangan dangn konstitusi dan diputuskan untuk dibubarkan.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka rencana pemerintah menjalankan fungsi pengelolaan migas melalui lembaga berbentuk BUMN merupakan langkah tepat karena sesuai konstitusi. Yang menjadi masalah apakah untuk itu masih dibutuhkan BUMN baru. Padahal saat ini telah ada Pertamina yang berpengalaman mengelola usaha migas, dan akan dapat berkembang lebih besar jika menjadi pengelola seluruh wilayah kerja migas nasional.

BUMN-K versus Pertamina
Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan memberi ijin Pertamina mengelola wilayah kerja sendiri. Sedang untuk BUMN-K, pemerintah memberi ijin melakukan kontrak kerjasama dengan BUMD dan badan usaha tetap. Kata Sudirman: “BUMN-K dalam mengelola blok migas kerjasama dengan BUMD, perusahaan internasional atau swasta. Sedangkan Pertamina diberi ijin usaha hulu, langsung mengelola blok migas yang secara teknologi, permodalan, dan risiko dapat dikelola 100% oleh Pertamina,” (10/4/2015).

Sikap TRTKM sama dengan Menteri ESDM, mendukung pembentukan BUMN-K. Dari 3 pilihan badan pelaksana hulu yakni KESDM, Pertamina dan BUMN-K, TRTKM merekomendasikan pembentukan BUMN-K yang dibiayai melalui imbalan pengelolaan migas yang diperoleh dari penerimaan kegiatan hulu migas. Tugasnya menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian, negosiasi dan menandatangani kontrak, menerbitkan peraturan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya migas, mengawasi dan mengaudit kepatuhan, melakukan survei akurasi SDA migas dan mendorong persaingan sehat.

Jika kegiatan hulu dikelola Pertamina, TRTKM menyatakan a) Pertamina terekspos pada kerugian bisnis di sisi upstream yang penuh risiko, b) potensi conflict of interest dalam pengambilan keputusan karena berperan ganda berupa regulator dan business entity, c) mendorong Pertamina menjadi rent-seeker karena hanya men-KSO-kan wilayah kerja dengan memungut fee, dan d) privilege negara dapat mengalir ke swasta asing atau nasional melalui anak perusahaan atau pengaturan bisnis lainnya.

Tentu saja klaim TRTKM tersebut tidak valid. a) Karena sama-sama berstatus BUMN, exposure kerugian bisnis tidak hanya dapat terjadi pada Pertamina, tetapi juga terhadap BUMN-K. b) Adanya conflict of interest sebagai regulator dan business entity merupakan pendapat keliru, mengingat fungsi regulasi yang disandang bukan membuat peraturan, tetapi menjalankan fungsi kontraktual KKS. c) Klaim Pertamina sebagai rent seeker hanya berdasar pengalaman masa lalu. Sebagai pemegang 100% saham, pemerintah bisa mengarahkan Pertamina memaksimalkan fungsi pengelola migas, bukan sebagai rent seeker. d) Pivilege negara dapat mengalir ke swasta asing, baik dari Pertamina maupun dari BUMN-K. Justru potensi aliran lebih besar terjadi dari BUMN-K karena ketidakmampuan menjalankan bisnis. Hal ini telah terjadi pada BP/SKK Migas yang mentransfer aset cadangan terbukti migas untuk dimonetisasi kontraktor asing.

Pembentukan BUMN-K memerlukan organisasi, SDM, infrastruktur, kewenangan, dan pembiayaan yang kuat yang masih harus dibangun. Karena itu hak pengelolaan kegiatan hulu layak diberikan kepada Pertamina, sebab dengan itu Pertamina akan memiliki kapitalisasi aset besar yang memberikan leverage, keleluasaan manajemen portofolio, optimalisasi privilege yang diberi negara, dan menjadi tulang punggung pengelolaan SDA migas. Jika SKK Migas digabung dengan Pertamina, maka sebagian pendapatan SKK Migas dapat dianggap menjadi pendapatan Pertamina. Karena itu leverage perusahaan akan meningkat sangat signifikan, termasuk dalam kapasitas untuk memperoleh kredit.

Di sektor hilir, karena telah memiliki 2 BUMN, Pertamina dan PGN, maka ketentuan yang diambil dalam UU Migas baru harus tetap konsisten dengan amanat penguasaan negara sesuai Pasal 33. Karena itu, kedua BUMN yang sudah menjadi aset nasional harus tetap dominan, disamping juga sinergis secara optimal guna pemenuhan kebutuhan pelayanan. Sinergi keduanya dapat dilakukan melalui 1) pemisahan bisnis hilir minyak oleh Pertamina (national oil company, NOC) dengan gas oleh PGN (national gas company, NGC), 2) pembentukan holding energi Pertamina dan PGN, atau 3) dapat berjalan terpisah seperti sekarang dengan pembagian zoning wilayah bisnis. Saat ini sinergi kedua BUMN masih belum optimal sehingga pelayanan pun terkendala.

Karena adanya tumpang tindih sarana dan niaga, zoning wilayah bisnis tampaknya perlu waktu untuk terwujud. Jika lingkup bisnis yang harus fokus menjadi pertimbangan, maka pembentukan NOC yang menguasai bisnis minyak di hulu dan hilir, serta NGC khusus bisnis gas di hilir bisa menjadi pilihan. Namun jika kepentingan peningkatan leverage yang besar menjadi pertimbangan utama, maka pembentukan holding energi NOC dan NGC dapat menjadi pilihan utama. Terlepas opsi mana yang dipilih, guna mencegah atau mengurangi previlege mengalir kepada asing atau swasta, maka sebagian besar saham PGN sebagai NGC harus dibeli kembali oleh negara. Kedua alternatif perlu dibahas objektif oleh seluruh stake holders energi nasional, agar dapat dipilih yang terbaik guna ditetapkan dalam UU Migas baru. []

Apa Komentar Kamu?