SHARE

medium_26krisis-eropa-24

Oleh: Salamuddin Daeng

1. Mengejar Investasi Asing Dan Utang Luar Negeri.
Tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Pemerintahan Jokowi –JK menunjukkan hasrat yang besar pada investasi asing. Berbagai lawatan ke luar negeri yang dilakukan pemerintah Jokowi, secara vulgar pemerintah mengemis investasi. Ini terlihat dari penampilan pemerintah dalam pertemuan APEC di Beijing November 2014. Di sela sela pertemuan APEC berbagai MOU ditandatangani pemerintah dengan China dan negara lainnya. Demikian pula dalam kunjungan luar negeri pemerintah berikutnya ke Jepang, China puluhan MOU dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang.

Investasi asing menjadi sandaran dari pemerintah dalam pembangunan Indonesia. seluruh sektor telah dibuka bagi penanaman modal. Berbagai insentif dan facilities diberikan. Bahkan Jokowi dalam berbagai media internasional menyatakan akan mengusahakan bagi modal asing untuk mendapatkan  hak milik atas tanah.  Investasi asing juga menjadi sandaran dalam pembangunan mega proyek infrastruktur yang dirancang oleh pemerintah seperti pelabuhan, tol laut, jalan tol, pembangkit listrik dan lain sebagainya. Itulah mengapa pemerintah seperti kesetanan memburu investasi asing.  

Utang luar negeri tetap memegang peranan kunci dalam pemerintahan ini. Pemerintah bahkan menargetkan utang sangat besar dalam tahun 2015. Utang akan menjadi penolong bagi pemerintahan untuk bisa mempertahankan angka angka pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran dan penrimaan fiscal. Tanpa investasi luar negeri maka tidak ada aliran uang dari luar negeri. Nilai tukar rupiah terhadap USD tidak tertolong.
 

2. Mematok Target APBN yang Ambisius.
Target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun sulit tercapai karena terlalu ambisius. Target pajak tahun 2014 yang sebesar Rp 1.072 triliun. Penigkatan target pajak sangat bombastis mencapai 40 % dan belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kinerja aparat pajak digenjot melalui insentif gaji dll dalam rangka mengumpulkan pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilakukan.

 
3. Menaikkan berbagai harga kebutuhan dasar.
Pemerintah seperti sedang dikejar setan dalam menaikkan harga harga kebutuhan dasar. Diawali dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan secara tiba tiba, lalu kemudian diturunkan dan dinaikkan kembali. Kondisi ini telah memicu naiknya harga harga kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga harga ini diharapkan akan meningkatkan economic revenue yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan lain lain dalam APBN.
 

LALU APAKAH KEBIJAKAN TERSEBUT DIATAS AKAN MENOLONG PEMERINTAH ?

1. Defisit Transaksi Berjalan Tetap Besar
Investasi asing yang besar tidak akan menolong perekonomian Indonesia. utang luar negeri yang besar akan semakin membebani ekonomi Indonesia. Beban deficit neraca transaksi berjalan yang bersumber dari neraca pendapatan primer.

Indonesia telah dilanda defisit transaksi berjalan sejak 2011 terutama karena defisit yang besar di neraca perdagangan minyak dan gas. Defisit transaksi berjalan berkurang menjadi 2,95% dari produk domestik bruto (6,1 miliar dollar AS) pada tahun 2014 dari 3,18% dari PDB pada 2013. Namun, pada tahun 2015, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan kembali bertambah besar. BI memperkirakan bahwa defisit akan berkisar pada 3% dari PDB pada akhir tahun ini.

Penyumbang terbesar defisit pendapatan primer adalah besarnya pembayaran investasi, baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya. Setiap US$ 1 Miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun (2010 – 2014) sebanding dengan US$ 12 Miliar yang ke luar negeri, yang merupakan hasil keuntungan investasi asing yang kembali ke negara asal, pembayaran bunga utang luar negeri, dll. Di antara komponen pendapatan investasi tersebut, menyumbang hampir 64% dari defisit neraca pendapatan primer. 

Faktor lain adalah utang pemerintah dan bank central mencapai 1764 triliun pada tingkat kurs saat ini. Pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah dan bank central dalam setahun USD 8,952 miliar atau Rp. 116,37 triliun.

Ditambah ULN swasta pada akhir Januari 2015 yang telah melebihi utang pemerintah. ULN swasta terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas & air bersih. Posisi ULN keempat sektor tersebut masing-masing sebesar USD47,2 miliar (28,9% dari total ULN swasta), USD32,2 miliar (19,8% dari total ULN swasta), USD26,4 miliar (16,2% dari total ULN swasta), dan USD19,2 miliar (11,8% dari total ULN swasta).

Pada Januari 2015, pertumbuhan ULN sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan masing-masing sebesar 24,9% (yoy), 8,5% (yoy), dan 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2014 masing-masing sebesar 26,9% (yoy), 10,0% (yoy), dan 0,3% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ULN sektor listrik, gas & air bersih tercatat sebesar 12,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2014 sebesar 8,9% (yoy).

 
2.  Membesarnya Defisit dalam APBN
Target APBN yang besar ditengah pelemahan ekonomi Indonesia dan jatuhnya harga harga komoditas utama tidak realistis. Target penberimaan pajak ini tidak akan dapat dicapai oleh pemerintah. Defisit dalam APBN akan semakin melebar, pemerintah kekurangan uang untuk membiayai pengeluaran. Ruang defisit dalam APBN yang besar akan digunnakan oleh pemerintah untuk menambah hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pelebaran dalam defisit APBN akan semakin diperlebar oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Tingginya utang luar negeri pemerintah dalam bentuk dolar AS akan menjadi salah satu pemicu ambruknya APBN pemerintahan akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagaimana prediksi berbagai lembaga keuangan global, sekaligus merupakan prediksi akan merosotnya penerimaan pajak dalam APBN. Ini berbanding terbalik dengan target ambisius Jokowi untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah yang belum pernah terjadi pada era sebelumnya.

 
3. Membengkaknya Pengeluaran Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga harga keburuhan dasar seperti BBM, listrik, Transportasi kereta API, dan lain sebagainya. Kebijakan ini telah menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan hidup yang lain. Kenaikan harga harga akan semakin memicu meningkatnya pengeluaran pemerintah sendiri dalam rangka membiayai proyek proyek yang dirancang dan dibiayai dengan APBN.

Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD akan semakin menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam membiayai barang barang impor juga akan semakin membengkak. Selain itu pengeluran pemerintah akan tersedot untuk membayar bunga dan cicilan pokok pada nilai yang semkin besar akibat merosotnya nilai tukar rupiah. Sementara pada saat yang sama sumber keuangan pemerintah kian terbatas.
 
 
 
BAGAIMANA DAMPAK TERHADAP KEDALAUTAN NEGARA DAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT

1. Perburuan investasi asing yang dilakukan melalui jual negara yang dilakukan Jokowi yang akan menyebabkan pemerintah semakin serampangan dalam mengelolah negara. Menabrak konstitusi dan peraturan perundangan demi mencapai tujuan tujuan penguasa dan kroninya.

Sebagai bukti Pemerintahan Jokowi telah menabrak UU minerba dengan memberikan perpanjangan ijin ekspor kepada Newmont dan Freeport hanya dengan MOU. Pemerintah takut kehilangan penerimaan devisa hasil ekspor, komitmen investasi dari jepang dalam kegiatan eksplotasi sumber daya alam dan energy di Indonesia. pangalamaan dalam kasus “begal” UU minerba membuktikan bahwa pemerintahan ini akan melakukan apa saja demi oligarchy dalam kekuasaan.

 
2. Pemerintah akan memungut pajak terhadap apa saja yang bisa dipungut. Pemerintah akan menaikkan pajak terhadap sektor apa saja yang bisa dipajakin. Pemerintah tidak peduli ekonomi sedang lesu atau perusahaan yang berpotensi ambruk akibat paja yang besar. Dalam kasus Indonesia bukan hanya pajak yang besar, namun bunga juga tinggi. Ditambah lagi dengan berbagai pungutan oleh pemerintahan lokal.

Secara teori pertumbuhan ekonomi yang melemah seharusnya diatasi dengan melonggarkan pajak dan menekan suku bunga. Namun keadaan nilai tukar menjadikan pemerintah mengetatkan pajak dan meninggikan bunga. Pemerintah dalam perangkap labirin ekonomi.

 
3.  Rakyat akan semakin tercekik
Akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga barang dasar seperti BBM, LISTIK, Transportasi, dll, dalam rangka mengejar target penerimaan,  akan langsung menyerang ekonomi rakyat.Rakyat akan semakin tercekik oleh kebijakan kenaikan harga-harga. Rakyat kehilangan daya beli.

Selama ini rakyat ditopang oleh kredit konsumsi. Namun dengan bunga yang semakin mencekik, kredit konsumsi gagal bayar akan meluas, kredit macet akan meluas, yang akan berimplikasi pada semakin runyamnya sektor keuangan dan perbankkan.

JALAN KELUAR YANG AKAN DITEMPUH PEMERINTAHAN INI ADALAH MENCEKIK RAKYAT SAMPAI MAMPUS !

Apa Komentar Kamu?