SHARE

Satunegeri.com — Sejumlah akademisi dan pakar pertambangan bersepakat bahwa pembentukan UU Minerba baru sebagai pengganti UU Minerba No.4/2009 dalam periode pemerintahan saat ini harus dicegah. Hal ini terungkap dalam FGD bertema “Menyoal Revisi UU Minerba” yang diselenggarakan IRESS pada 5 Juli 2018 di Jakarta. Dalam draf RUU yang tersedia saat ini ditemukan berbagai dampak negatif yang dapat terjadi dan berakibat fatal bagi pengelolaan minerba, jika RUU Minerba dipaksakan terbit pada Oktober 2018.

Akademisi dan pakar pertambangan yang menjadi nara sumber FGD tersebut adalah, Prof Satya Arinanto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia); Prof Irwandy Arif (Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan); Dr. M. Said Didu (Sekjen Kementrian BUMN Periode 2004-2009); Dr. Ryad Chairil (Ketua Umum AMMI); Tino Ardhyanto (Ketua PERHAPI), dan Iwan Munajat (Pengurus IAGI). Bertindak sebagai moderator FGD adalah Marwan Batubara dari IRESS.

Para peserta FGD sepakat bahwa penguasaan negara melalui pengelolaan tambang-tambang minerba oleh BUMN belum diatur dalam RUU minerba secara komprehensif sesuai amanat konstitusi. Ketentuan yang ada dalam RUU saat ini sangat minim dan berpotensi mengurangi diperolehnya manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah teramat penting untuk dipahami dan dituangkan dalam RUU dengan benar.

Jika konsep ini yang notabene merupakan fondasi dari sebuah peraturan perundang-undangan tidak kokoh, maka pengaturan di dalam perundang-undangan tersebut akan menjadi rapuh.
Prof Satya mengungkapkan bahwa RUU Minerba sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dibahas dalam suasana tahun politik menjelang pemilu yang penuh ketidakpastian saat ini. Sehingga proses pembahasan ini bisa luput dari perhatian banyak orang. Padahal dalam RUU tersebut banyak pasal-pasal strategis yang “disisipkan” oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan bisnis di bidang mineral dan batubara.

“Dari perspektif UUD 1945, harus dikaji adanya kemungkinan bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam RUU ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,” Kata Prof Satya. Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) memang telah mengeluarkan beberapa putusan dalam kasus hak uji materiil yang terkait berbagai UU yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian RUU ini harus disempurnakan dengan mengacu pada bagian-bagian yang terkait dengan pertimbangan hukum dan bagian-bagian lain dari putusan MK yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. RUU Minerba tersebut harus disempurnakan dulu secara komprehensif agar bisa dijadikan dasar politik hukum (legal policy) pemberlakukan hukum di bidang pertambangan yang lebih bermanfaat; dan bukan hanya untuk kepentingan segolongan kelompok atau perusahaan tertentu.

Prof Irwandy mengatakan bahwa kita perlu mengubah presepsi bahwa Indonesia kaya sumberdaya tambang, karena pada kenyataannya Indonesia menuju fase kelangkaan. Sumber daya dan cadangan mineral dan batubara Indonesia bukan termasuk dalam top tiers tetapi lebih pada posisi yang moderate. Bahkan kontribusi sektor pertambangan terhadap GDP nasional semakin menurun, kontribusi sektor pertambangan terhadap GDP pada 2016 adalah 7.21 persen. Negara menerima pendapatan pajak pertambangan sebesar Rp 22 miliar pada 2016 dari 122 perusahaan pertambangan, pendapatan bukan pajak sebesar Rp27,147 pada 2017.

“RUU Minerba harus memuat aturan konservasi cadangan mineral,” kata Prof Irwandy. Cadangan mineral nasional sangat minim, jika dibagi per kapita cadangan dunia. Cadangan mineral Indonesia per kapita, yakni cadangan bauksit adalah 3,91 cadangan (ton)/kapita; cadangan emas adalah 0,0000117 cadangan (ton)/kapita, cadangan nikel adalah 0,018 cadangan (ton)/kapita; cadangan timah adalah 0,0031 cadangan (ton)/kapita, cadangan tembaga 0,1 cadangan (ton)/kapita, dan cadangan batubara adalah 169,67 cadangan (ton)/kapita.

Prof Irwandy mengungkapkan RUU Minerba perlu dibuat lebih seksama, yakni perlu mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan, yakni mengakomodasi aspek ineventarisasi, pemanfaatan dan konservasi. Aspek Inventarisasi, yakni mencangkup Akurasi Data Cadangan dan Sumberdaya, Rekonsiliasi Data Eksplorasi, serta meningkatkan gairah junior mining company dengan legal framework yang lebih menggairahkan. Aspek pemanfaatan yakni penyelesaian KK&PKP2B, serta penyelesaian masalah divestasi. Kemudian aspek konservasi, mengakomodasi program Hilirisasi Mineral.

“RUU Minerba minimal harus memuat konsep energy security serta orientasi pengembangan SDM nasional yang mengutamakan kepentingan negara, yang artinya pengelolaan pertambangan harus dilakukan BUMN,” kata Irwandy. RUU Minerba harus memuat amanat memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, bahwa pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Iwan Munajat mengatakan, cadangan sumber meneral yang hampir habis harus didukung kegiatan eksplorasi yang harus dituangkan dalam peraturan. Pemerintah perlu mencari jalan keluar agar eksplorasi lebih menarik. Pemberdayaan eksplorasi dalam negeri, bagaimana kita dapat mengelola SDA sendiri tanpa tergantung pada asing.
“Naskah RUU Minerba, Pasal 17 perlu ditinjau kembali, yakni menyangkut masalah luas wilayah WIUP,” kata Iwan. Pasal 17 memuat bahwa luas wilayah bisa ditambah, berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah pusat. Opsi ini berpotensi eksploitasi besar-besaran atas sumber daya mineral dan mengurangi kesempatan pengelolaan oleh negara/BUMN.

Kemudian, kata Iwan, Pada pasal 169C bahwa hak mengusahakan kembali WP dalam bentuk IUPK baru untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sepuluh tahun. Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) yang telah final perlu diprioritaskan pelaksanaannya. Kriteria Wilayah Pencadangan Negara (WPN) perlu disusun secara seksama berdasarkan parameter-parameter geologi baik yang dipermukaan maupun di bawah permukaan. Permasalahan perpanjangan WP dan WPN, perusahaan bukan hanya memperpanjang 10, 20 atau 30 tahun, tapi berpotensi perusahaan bisa memperpanjang ratusan tahun. Sehingga dikhawatirkan tidak ada kesempatan BUMN untuk mengelola minerba, jadi BUMN hanya mendapat sisa.

“Pengelolaan batubara diperlukan adanya cetak biru kebijakan pengelolaan batubara sebagai garis-garis besar untuk panduan pengelolaan mineral. Batubara harus menjadi modal pembangunan, bukan lagi komoditi,” kata Iwan.
Di samping itu, RUU Minerba tidak memuat ketentuan divestasi. Kewajiban divestasi 50 persen harus tetap diberlakukan. Revisi perpanjangan kontrak karya (KK) berpeluang untuk Freeport memperpanjang terus KK nya, kemudian mengabaikan kesepakatan divestasi. Akibatnya, kesepakatan divestasi 50 persen bisa mundur atau bahkan gagal.
Tino Ardhyanto mengatakan bahwa rancangan revisi UU Minerba menyebutkan bahwa penyelenggaraan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara konstruksi hukum Pemerintah merupakan penyelenggara negara. Negara sendiri bersifat abstrak sehingga hak penguasaan atas kekayaan alam pun dilaksanakan oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk itu Pemerintah seharusnya bukanlah pemegang Kuasa Pertambangan dari negara. Dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 sendiri, kewenangan Pemerintah telah ditetapkan menjadi kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Jadi jelas bahwa tidak ada kewenangan menyelenggarakan pengelolaan mineral dan batubara dalam bentuk Kuasa.
“Dalam rancangan revisi UU Minerba ini terdapat ketentuan mengenai perubahan usaha pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B menjadi izin. Namun demikian tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kapan perubahan tsb dilakukan serta tata cara pelaksanaannya, mengingat KK dan PKP2B merupakan produk hukum privat (perikatan) dan izin merupakan produk hukum publik, sehingga perubahan harus dilakukan melalui mekanisme terminasi KK dan PKP2B serta penerbitan izin baru untuk area yang sama,” kata Tino.
Sebaliknya, dalam aturan peralihan rancangan revisi UU Minerba disebutkan bahwa KK dan PKP2B dihargai keberlakuannya sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Untuk itu ketentuan-ketentuan dalam rancangan revisi UU Minerba ini menjadi bertentangan satu sama lainnya dan terlihat tidak disiapkan dengan menjunjung tinggi azas kepastian hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dr. Ryad Chairil mengatakan RUU Minerba perlu memuat unsur-unsur penguatan struktur BUMN Pertambangan. Kemudian mengamanatkan kegiatan eksplorasi oleh pemerintah atau pun perusahaan dengan insentif tertentu. Penting sekali RUU Minerba memuat poin tentang bagaimana memperkuat posisi BUMN dan bagaimana hak dan kewajiban Pemda dalam pengelolaan.
“Poin-poin RUU Minerba yang ada saat ini dikhawatirkan pada eksploitasi besar-besaran sumber daya minerba tanpa memperhatikan aspek sosial, perlindungan lingkungan, serta konservasi minerba bagi generasi mendatang,” kata Ryad. RUU Minerba yang ada kurang mencerminkan pengelolaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bahkan berpotensi menimbulkan eksploitasi besar-besaran tanpa kendali, sehingga layak untuk ditolak.
Dr. Said Didu mengatakan, pihak yang menginginkan RUU Minerba adalah penguasa-penguasa di DPR dan pemerintah. Di samping itu, industri minerba adalah sumber dana politik yang paling gampang untuk diperoleh. Revisi UU Minerba diarahkan untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan besar tertentu yang merupakan sumber atau pun mesin politik sebagaian partai. Apalagi periode ini adalah menjelang pemilu dan pilpres, maka DPR bersegera untuk menyelesaikan. Karena itu, kata Said, wajar jika RUU tersebut ditolak.
“Selalu ada permainan politik dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini misalnya pada smelter freeport yang akan jalan, tapi lahannya tidak boleh di lahan BUMN, padahal akan disetujui dan bersepakat dengan petrokimia. Namun ada penguasa yang berkepentingan sehingga menjegal kerjasama lahan untuk smelter tersebut,” kata Said.
Said mengatakan, dalam RUU Minerba pengertian-pengertian dibikin rigid, sehingga tafsiran RUU Minerba menjadi beragam, misalnya hilir tapi tidak diperjelas hilirnya dimana. Jika UU flexibel maka dapat dimanfaatkan perusahaan-perusahaan tambang untuk mencari celah. Atau bahkan dalam PP sebagai kebijakan teknis sedapat mungkin menjadi celah untuk melanggar UU.

Apa Komentar Kamu?