SHARE

Satunegeri.com –¬†Wacana impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang dicetuskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat sebagai Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dimentahkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja, kali ini berani memastikan wacana impor LNG baru bisa dilakukan 2019 nanti. Saat neraca gas Indonesia mengalami defisit.

Menurut Wiratmaja, masih banyaknya produksi LNG dari dalam negeri yang belum terjual (uncommited cargo) menjadi alasan impor LNG tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan tahun depan, pemerintah memperkirakan jumlah kargo LNG yang belum terjual melonjak jadi 63 kargo dari angka sementara saat ini 18 kargo.

Dengan demikian, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan izin impor LNG dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, Wiratmaja memastikan impor LNG bukan opsi utama di dalam menurunkan harga gas bagi industri.

“Sehingga kami belum akan memberi izin untuk impor karena akan ada oversupply. 2019 mungkin akan impor, karena kan dari balance akan defisit,” ujar Wiratmaja saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (20/10).

Bahkan, ia khawatir ada kemungkinan kelebihan suplai LNG tahun ini bertambah setelah ada penambahan produksi dari beberapa lapangan gas baru. Namun, ia tak mau merilis angka penambahan produksi yang dimaksud.

Di samping itu, ia meramal jumlah LNG yang tidak terjual akan mencapai puncaknya di angka 60 kargo pada 2018. Lemahnya penyerapan itu, lanjut Wiratmaja, berasal dari produksi Bontang dan Tangguh.

“Kenapa angkanya masih sama di tahun 2018, karena kami masih perlu cari pembeli. Kami harapkan pembelinya merupakan pembeli existed. Sementara untuk pasokan listrik sudah aman semuanya,” ujarnya.
Di samping itu, ia menerangkan bahwa minimnya penyerapan ini bukan karena kelebihan produksi, namun karena memang belum ada yang mau membeli. Kendati demikian, pemerintah tak berencana untuk memangkas produksi gas untuk beberapa tahun ke depan.

“Selain itu, sebenarnya ini bukan masalah infrastruktur juga, karena regasifikasi dan jaringan akan diutilisasi penuh ketika ada pembelinya. Tapi kalau produksinya dipotong, sayang saja,” jelas Wiratmaja.

Menurut data Kementerian ESDM, defisit LNG diramalkan sebanyak 27 kargo di tahun 2019. Angka ini akan bertambah menjadi 90 kargo di tahun 2024 dan 101 kargo di tahun 2025 akibat masuknya produksi gas dari blok Masela. Untuk menyerap kelebihan produksi gas tersebut, Kementerian ESDM menyatakan pemerintah membutuhkan US$48,2 miliar untuk membangun lebih banyak infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan industri penyerap gas tersebut.

Apa Komentar Kamu?