SHARE

kartu indonesia sehat

Satunegeri.com –  penerbitan tiga kartu sakti program unggulan Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), saat ini tengah mendapat sorotan.

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh P Daulay, mengatakan bahwa berdasarkan temuan Komisi VIII, ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanan program tersebut. Selain itu banyak masyarakat miskin di daerah tidak terdaftar sebagai penerima, dan tidak merasakan program tersebut.

Pelanggaran aturan juga ditemukan dalam penetapan basis data untuk menyalurkan dan melaksanakan program. Basis data yang digunakan tidak sesuai dengan amanat UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Bahkan data kemiskinan yang dipakai adalah data tahun 2011.

Padahal Sesuai amanat UU tersebut, verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dipakai sebagai data untuk menyalurkan dan melaksanakan program bantuan layanan ketiga program itu harus dilakukan berkala minimal dua tahun sekali

Pada kenyataannya,  Komisi VIII menemukan bahwa basis data kemiskinan yang digunakan untuk melaksanakan program KIP, KIS dan KKS adalah data kemiskinan tahun 2011.  Karena itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan ketiga program itu sementara waktu.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui basis data yang digunakan untuk penyaluran program KIS, KIP dan KKS tidak sesuai UU No 13/2011. Namun ia berdalih bahwa pemerintah kesulitan melaksanakan validasi dan verifikasi data karena anggaran proses itu tidak pernah disetujui DPR.

Karena itu dalam RAPBN- P 2015,  Khofifah mengajukan anggaran memperbaiki data sebesar Rp 60 miliar yang akan dipakai instansinya. “Dana pendataan perlindungan sosial di BPS dianggarkan Rp 1,1 triliun,” katanya.

Apa Komentar Kamu?