SHARE

60HILIRISASI_KADIN

Kami dari Forum Komunikasi Masyarakat Pendukung Hilirisasi Pertambangan yang menjadi bagian dari relawan Jokowi-JK, mendukung penuh program Pemerintah Jokowi untuk melarang ekspor bijih mentah hasil tambang. Kebijakan ini sangat sejalan dengan jiwa dan semangat Nawa Cita yg di dasari atas pemikiran luhur Presiden Soekarno. Kami percaya, program ini akan mensejahterakan rakyat Indonesia karena adanya proses nilai tambah dan membuat bangsa Indonesia semakin maju serta beradab.

Sehubungan dengan program yang mulia itu, kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk :

1. Tetap tegas dan jelas melanjutkan program hilirisasi mineral. Kami meminta agar Pemerintah Jokowi tetap melarang ekspor bijih mineral walaupun banyak begal begal kapitalis asing yang mencoba mempengaruhi oknum oknum Istana untuk membuka keran ekspor bijih mineral

2. Menunjuk dan menempatkan   para pejabat di Ditjen Minerba yang bersih dan tidak pernah terlibat TIPIKOR serta mempunyai jiwa dan semangat mendukung program Nawa Cita. Pejabat tersebut harus individu yang berpihak pada program hilirisasi mineral dan program lain yang mensejahterakan rakyat dan memakmurkan masyarakat lainya

3. Menolak ditunjuk nya Sdr. Bambang Gatot Aryono sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara karena rekam jejak karir yang buruk:

A. Selama menjadi pejabat di ESDM, ybs sangat mendukung dan berpihak kepada kepentingan asing. Ybs banyak menerbitkan ijin ijin dan memberikan kemudahan kepada perusahaan tambang asing, termasuk memberikan ijin ekspor bijih mineral dan batubara, yg jelas jelas telah merugikan negara dan dampaknya kita rasakan sekarang.

B. Ybs di duga terlibat “kongkalikong” yang menjurus ke TIPIKOR dalam mengkoordinir proses renegosiasi perpanjangan lebih dari seratus perusahaan tambang dan batubara. Perbuatan mengkoordinir renegosiasi tersebut adalah perbuatan yang melampaui kewenangan karena ybs belum pernah ditunjuk dan mendapat kewenangan resmi dari Menteri ESDM. Atas perbuatan kongkalikong nya itu, ybs¬† dikenai sanksi dan dipindah oleh atasan nya karena ybs juga diduga melakukan TIPIKOR dalam proses renegosiasi itu.

C. Ybs pernah dilaporkan ke KPK atas dugaan “kongkalikong” dg PT Rio Tinto Indonesia karena telah membuat rekomendasi kepada Dirjen Minerbapabum untuk penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Citra Palu Minerals. Padahal kewenangan penerbitan IUP menurut UU berada di tangan Menteri ESDM bukan atau belum dilimpahkan ke tangan Dirjen Minerbapabum. Sebagai Direktur, ybs diduga telah merekayasa proses penerbitan IUP PT Citra Palu Minerals dan diduga telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Karena perbuatan nya ini, negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar 10T rupiah.

4. Namun kami mendukung penuh penunjukan Sdr Said Didu sebagai Dirjen Minerba:

A. Sdr Said Didu adalah pejabat yang sangat berkompeten dan terbukti integritas nya serta terbukti berhasil mengelola administrasi dan birokrasi negara.

B. Selama menjabat sebagai SesMen BUMN, sdr Said Didu sangat bersih dan tidak pernah terlibat TIPIKOR maupun tindakan tercela lainya.

C. Sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter, dalam waktu singkat sdr Said Didu telah memberikan hasil kerjanya dengan ketaatan PT Freeport Indonesia untuk patuh kepada hukum Indonesia dan membangun smelter di Papua.

Atas dasar itulah, kami mendukung penuh sdr Said Didu sebagai Dirjen Minerba.

Demikian pernyataan sikap ini di buat agar Pemerintah Jokowi-JK tetap kuat dan berpihak kepada rakyat. Kami sangat berharap agar industri hilir pertambangan maju berkembang bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Merdeka !

Apa Komentar Kamu?