SHARE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

satunegeri.com – Pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum guna memayungi kebijakan penghimpunan dana ketahanan energi. Rencananya regulasi berupa peraturan pemerintah tersebut rampung dua sampai tiga bulan mendatang.

“Bersama kementerian lain kami sedang menyiapkan payung hukum berupa peraturan pemerintah. Saya berharap dana ketahanan energi dapat terwujud tahun ini,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di sela Forum Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga dan Kementerian dalam rangka finalisasi persiapan pembentukan dana ketahanan energi, di Hotel Padma Bandung.

Sejumlah unsur kepentingan yang terlibat dalam menyiapkan regulasi penghimpunan dana ketahanan energi di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Perekeonomian.

Sudirman mengatakan Kementerian ESDM bertugas menyiapkan mekanisme alokasi dan pemanfaatan dana ketahanan energi kemudian Kementerian Keuangan bertugas menyiapkan mekanisme pendanaan dan governance.

“Kementerian Hukum dan HAM serta Menko Perekokonomian kita minta izin dan inisiatif PP, kemudian nanti akan dikonsultasikan dengan parlemen,” kata dia.

Anggota DPR Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung penghimpunan dana ketahanan energi dari APBN guna mengembangkan energi terbarukan. Di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) target energi baru terbarukan pada 2025 harus tercapai sedikitnya 23%. Satya menyarankan pemerintah memasukan klausul dana ketahanan energi dalam APBN Perubahan 2016.

“Kami mendukung dana ketahanan energi untuk mengembangkan energi terbarukan. Karena tanpa dana ini hanya pengembangan energi baru terbarukan hanya akan jalan di tempat,” tutupnya.

Apa Komentar Kamu?