SHARE

30freeportGEdung

Satunegeri.com – Dalam perkembangan renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia, kali ini Pemerintah  Indonesia memastikan ingin ikut terlibat dalam pengelolaan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R. Sukhyar, ada enam poin yang diminta pemerintah. Dimana yang pertama Pemerintah mengingkan agar Freeport harus mengubah sistem manajemen perusahaan agar lebih independen dalam pengambilan keputusan.

Selain itu menurut Sukhyar, Pemerintah juga ingin menempatkan wakilnya  dalam jajaran direksi Freeport.  Meski saat ini hanya memiliki 9,36 saham di Freeport,  ke depan, Indonesia akan memiliki 30% saham Freeport saat  kewajiban divestasi dijalankan Freeport.

Untuk pembangunan smelter, selain di Gresik, pemerintah ingin agar Freeport juga membangun smelter di Papua. Dan perusahaan tersebut harus menyediakan dana khusus berupa corporate social responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar tambang.

Poin kelima dalam renegisoasi yaitu, Freeport juga harus meningkatkan penggunaan produk dari dalam negeri, sebesar 5% tiap tahun. Saat ini, dari belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai US$ 1 miliar per tahun di PT Freeport, baru 40% yang untuk barang lokal.

Dan Keenam, Freeport juga harus membenahi sistem keamanan operasi tambang agar kecelakaan kerja tak terulang lagi. “Poin ini akan kami masukkan dalam amandemen kontrak,”  ujarnya. Saat ini, tim kecil di Kementerian ESDM tengah merumuskan amandemen kontrak itu

Apa Komentar Kamu?