SHARE

SavedPicture-201512917503.jpg

Oleh: Choerunnisa Rumaria,

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, UNY Yogyakarta

BARU-baru ini, Indonesia dikejutkan dengan keputusan pemerintah memperpanjang MoU dengan PT. Freeport yang menuai pro dan kontra. MoU yang seharusnya berakhir pada 25 Januari 2014 lalu akhirnya diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Yang memprihatinkan, PT. Freeport yang sudah sepakat dan berjanji akan membangun smelter di Papua, hingga masa expired MoU kemarin, nyatanya belum merealisasikan kesepakatan tersebut.

Pelanggaran kesepakatan ini bukannya membuat pemerintah bersikap tegas, tetapi malah melunak dengan memberikan kelonggaran kepada Freeport. Dengan alasan demi membuat poin-poin kesepakatan baru untuk renegosiasi, keputusan perpanjangan ini akhirnya diambil.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini menunjukkan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi Freeport. Meski kesepakatan tak direalisasikan, pemerintah tetap tak bisa mengambil langkah tegas sebagai orang nomor satu di negeri ini. Pemerintah sebenarnya berhak memutus kerja sama merugikan ini.

Dalam kesepakatan lain, Freeport juga menyatakan sepakat untuk divestasi saham sebesar 30% yang nantinya akan ditawarkan pada pemerintah dan swasta. Indonesia bahkan seharusnya berhak atas 100% kepemilikan jika saja mau memanfaatkan SDM yang ada untuk mengelolanya.

Freeport telah mengeruk kekayaan Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak sedangkan Indonesia, pemilik kekayaan tersebut, justru merugi. Bayangkan saja, Indonesia yang notabene negara kaya raya, rakyatnya justru sengsara. Lalu, ke mana perginya kekayaan Indonesia? Jawabannya, ke asing. Ditambah lagi, ada banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan-penambangan tersebut.

Singkatnya, Freeport hanya mengambil kekayaan Indonesia, keuntungannya untuk Freeport, kerusakannya untuk Indonesia. Sungguh miris, bukan? Padahal, Indonesia pasti mampu mengolah sendiri kekayaannya lalu menikmatinya. Tapi sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Asing dibiarkan masuk untuk mengeruk kekayaan Indonesia.

Terkait hal ini, Islam pun telah mengaturnya. Dalam Islam, SDA harus dikelola oleh Negara dan dimanfaatkan untuk rakyatnya, bukan malah rakyat asing. Dengan adanya liberalisasi seperti ini, bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi juga tentu saja melanggar syariat Islam.

Dahulu, kemunduran yang berakhir dengan runtuhnya Khilafah disebabkan karena Islam sedikit demi sedikit telah diabaikan oleh pemeluk-pemeluknya. Maka, sekarangpun, kerusakan akan meluas seiring semakin banyaknya hukum-hukum Islam yang ditinggalkan.

Jika kita merunut, bisa jadi pemerintah kita tak mampu bersikap tegas karena adanya hutang-hutang Indonesia kepada AS yang hingga saat ini baru bisa dibayar sebagian kecil dan bunganya saja yang mana bunga tersebut merupakan riba yang juga jelas dilarang dalam Islam.

Lagi-lagi, hukum Islam diabaikan. Belum lagi, dengan banyaknya kasus-kasus korupsi, skandal para pejabat, prostitusi, minuman keras, dan lain-lain. Sudah saatnya kita kembali pada aturan-aturan Islam yang bersumber dari Allah Swt. Yang Maha Sempurna, sehingga aturannyapun pasti sempurna dan menyejahterakan, bukannya malah tetap tunduk pada aturan manusia yang sifatnya serba terbatas.

Apa Komentar Kamu?