SHARE

AiSwOLZCbSLaJAoK5IivpWBLz-HpwT9U2CbXFOX7ulnw

Sebagai Perusahaan Migas Nasional, PT Pertamina (Persero) yang memiliki tugas pokok menjalankan kegiatan bisnis mencakup kegiatan di Hulu dan Hilir, Senantiasa Mendedikasikan Segala Upaya Pengelolaan Sumber Oaya MIGAS untuk Ketahanan Energi Nasional dan Penggunaannya Sebesar-Besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Sejak 57 tahun yang lalu (Iebih setengah abad), Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Energi Nasional, keberhasilan Pertamina dalam mengelola dan meningkatkan produksi blok migas yang sebelumnya dikelola pihak asing seperti ONWJ dan WMO adalah bukti bahwa PERTAMINA memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang lebih dari cukupuntuk mengelola blok migas manapun di Indonesia termasuk Wilayah Kerja Mahakam. Telah sekian lama Pekerja PERTAMINA yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan bahwa setiap wilayah kerja migas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing maka saat habis jangka waktu kontraknya sudah seharusnya dikembalikan sepenuhnya pengelolaannya kepada Perusahaan Milik Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang lebih dari cukup di negerinya sendiri, agar kita menjadi “TUAN di NEGERI SENOIRI’ sebagaimana juga berlaku umum di negara-negara penghasil migas dunia.

Untuk itu Pekerja Pertamina melalui Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memberikan apresiasi penuh kepada Pemerintah RI yang telah menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam sepenuhnya kepada Pertamina pasca berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Oesember 2017 setelah lebih dari 50 tahun Total menguras Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Mahakam.

Keputusan Pemerintah tersebut belum cukup bagi kami karena pernyataan pengelolaan sepenuhnya kepada Pertamina tersebut belum tertuang jelas dalam suatu bentuk keputusan. Dan selayaknya pemerintah yang mendukung Pertamina menjadi perusahaan migas nasional berkelas dunia dan bisa dibanggakan, maka bersama ini, FSPPB ingin memperjelas dan menyampaikan kepada Pemerintah RI melalui Presiden dan Kementerian ESDM, agar:

1. Segera memformalkan pernyataan pengelolaan wilayah kerja Mahakam pasca 2017 ke dalam suatu bentuk surat keputusan atau yang lainnya sehingga menjadi suatu produk hukum yang jelas, mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Untuk mengetahui seberapa besar aset sesungguhnya yang ada didalam Wilayah Kerja Mahakam baik dalam bentuk Cadangan Migas maupun aset lainnya maka perlu dilakukan valuasi detil oleh pihak ketiga (independent) yang kredibel.

3. Tidak melakukan sharedown atas saham Wilayah kerja mahakam sebelum proses valuasi pada poin 2 selesai dilaksanakan dan telah dilakukan evaluasi atas hasil tersebut.

4. Memerintahkan Pertamina, untuk memastikan kesiapan dalam pengelolaan Blok Mahakam dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional dengan menyusun Work Program dan Budgeting (WPNB) untuk dilakukan evaluasi dan persetujuannya.

5. Segera memerintahkan kepada Total dan Inpex bersama – sama dengan Pertamina untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 agar menjadi masa transisi yang efektif.

Demikian tuntutan ini disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk sikap dan harapan pekerja Pertamina untuk dapat dipenuhi, agar negeri ini secara berangsur mengembalikan kedaulatannya dalam mengelola sumber energi Migas, yang berada di wilayah negeri sendiri yang pada gilirannya akan mampu memperkuat Ketahanan Nasional. Diharapkan Presiden RI, Bapak Ir. H. JOKO WIDODO dapat mempertimbangkan memperhitungkan dan mengakomodir tuntutan ini, guna menghindari gerakan kekecewaan lebih mendalam lagi dari sebagian Rakyat yang sudah mulai terbangun kesadarannya akan pentingnya suatu kedaulatan Energi Nasional.

Kami, FSPPB akan senantiasa mengawal transisi pengembalian Wilayah Kerja Mahakam dan Wilayah Kerja yang akan berakhir kontraknya dengan pihak asing lainnya, demi terwujudnya Kedaulatan Energi Nasional.

Apa Komentar Kamu?