SHARE

tambang

Satunegeri.com – Dalam sesi diskusi bersama Koalisi Anti-Mafia Tambang yang beranggotakan berbagai pihak yang fokus dalam tata kelola pertambangan yaitu ICW, Auriga, PWYP Indonesia, Seknas Fitra, Article 33 Indonesia, Icel, IWGFF, TII, IESR, IPC, Pattiro, MPM PP Muhammadiyah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mamaparkan bahwa hanya sekitar 50 persen dari total IUP yang terbit diketahui memiliki NPWP.

Karena itu ICW mendesak agar pemerintah menindak tegas pemilik IUP (izin usaha pertambangan) yang tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak dan perusahaan yang tidak membayar pajak.

Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo melakukan blusukan tambang. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai carut marutnya pengelolaan tambang saat ini. “Makanya kami menyerukan Presiden Jokowi, baik menteri, instansi sektoral maupun penegak hukum terkait melakukan blusukan secara langsung,” ujar Koordinator PWYP Indonesia Maryati dalam keterangan persnya seperti dikutip tempo.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengakui banyak pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan eksplorasi namun tidak memiliki sertifikat Clean and Clear (CnC). Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak membayar pajak pertambangan karena tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk itu, menurut Bambang, pihaknya terus memperluas penerimaan pajak di sektor mineral dan batubara (minerba) dengan memberikan insentif sehingga mempermudah pengusaha dalam melaksanakan kewajiban demi peningkatan pajak pertambangan. “Ini harus terus dilakukan dan diperluas. Sektor minerba belum disentuh insentif, seperti menurunkan pajak,” ungkap Bambang.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

eleven + 1 =