SHARE

DESAKAN agar Indonesia mandiri dalam energi dan pangan makin mengemuka. Dalam diskusi yang berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, pendiri Medco Group, Arifin Panigoro, mengingatkan bahwa “krisis energi bukan lagi ilusi. Listrik yang byar pet di beberapa daerah, besaran total impor minyak yang menguras kas negara, akan makin berat buat Indonesia jika tidak mampu mencukupi kebutuhan energi nasional.”

Kebutuhan energi di Indonesia dalam prognosa akan tumbuh berlipat ganda seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Baru-baru ini dalam publikasinya, Price Waterhouse Cooper (PWC), meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan gross domestic product (GDP) terbesar kelima di dunia pada 2030. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini tak syak lagi perlu “pasokan energi yang cukup. Artinya, kalau di dalam negeri tidak ada ya harus impor. Apa mau kita hidup bergantung pada pasokan energi dari luar negeri,” ujar Arifin.

Dewasa ini kebutuhan energi nasional mencapai 4,5 juta barrel setara minyak per hari. Jumlah ini akan meningkat jadi 7,7 juta barrel setara minyak per hari pada tahun 2025. Padahal kemampuan produksi minyak nasional di bawah 800 ribu barrel per hari. Kemampuan ini terus menurun hingga 453 ribu barrel per hari dalam sepuluh tahun mendatang seiring dengan merosotnya oil lifting nasional. Kondisi ini, Arifin mengingatkan, akan makin memburuk karena cadangan minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barrel yang akan habis dalam waktu sebelas tahun mendatang. “Ini wake up call bagi semua pihak, dari Presiden, Menteri, kalangan usaha hingga generasi muda bahwa Indonesia dalam krisis energi,” tegas Arifin.

Kondisi buruk ini bukannya tanpa ada solusi. Dalam pandangan Arifin, sebenarnya Indonesia memiliki anugerah alam untuk menjawab krisis energi tersebut, yakni melalui pengembangan “energi terbarukan berbasis nabati seperti green diesel dari kelapa sawit.” Indonesia adalah jawara produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit yang mencapai 30 juta ton per tahun. Jumlah produksi CPO ini bisa ditingkatkan dengan pengembangan lahan-lahan kritis di tanah air sebagai “kebun energi berbasis kelapa sawit. Kini ada sekitar 82 juta hektar lahan kritis dalam studi Bappenas. Kita perlu setidaknya 10 juta hektar di antaranya untuk pengembangan green diesel berbasis kelapa sawit,” Arifin menambahkan.

Pengembangan lahan kritis sebagai kebun energi ini mesti diikuti oleh dukungan kebijakan atau affirmative policy dari pemerintah. Baik dari sisi regulasi terkait konversi lahan kritis tersebut, pelibatan generasi muda sebagai leader dalam kebun energi, dukungan akses keuangan (financial inclusion), hingga off-taker dari produksi green diesel oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina atau PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa program pengembangan energi terbarukan berbahan nabati juga menjadi salah satu fokus kerjanya. “Dari program mandatory bahan bakar nabati kita harapkan tahun ini bisa mencapai 1,57 juta kilo liter,” katanya.

Pemerintah, seperti diungkapkan Sudirman Said, akan serius menjalankan program pengembangan energi terbarukan berbahan nabati. Apalagi Presiden Joko Widodo juga telah mengungkapkan gagasan untuk pengelolaan jutaan lahan terlantar yang ada di Indonesia. Di antara lahan terlantar yang ada di Indonesia, menurut Sudirman Said, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan green diesel dengan cara mencetak kebun energi.

Upaya mempercepat pengembangan industri green diesel membutuhkan dukungan yang luar biasa, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terutama para petani. Dalam paparannya di diskusi tersebut, Arifin Panigoro menyebutkan perlunya menggunakan konsep financial inclusion dengan menggandeng ribuan pengusaha kelas menengah agar muncul pengusahapengusaha nasional yang baru di sektor energi nabati.

Arifin dalam diskusi ini juga mengingatkan perlunya perhatian pada masalah pangan yang akan menjadi tantangan besar bangsa Indonesia di masa depan. Diperkirakan kebutuhan konsumsi beras pada 2025 akan mencapai 39,2 ton dengan jumlah penduduk pada saat itu sekitar 282 juta jiwa. Oleh karena itu diperlukan tingkat produksi yang mampu mengamankan kebutuhan beras di dalam negeri.

Selain program intensifikasi dan perbaikan infrastruktur, salah satu hal yang perlu dilakukan dalam usaha meningkatkan produksi beras nasional saati ini adalah pencetakan lahan sawah baru. Menurut Arifin Panigoro, Indonesia membutuhkan tidak kurang (1) satu juta hektar lahan sawah baru. Di setiap 5.000 hektar sawah itu perlu dibangun pabrik beras dengan kapasitas 40 ribu ton gabah kering giling per tahun. “Gagasan-gasasan dalam usaha mencapai kemandirian pangan dan energi ini membutuhkan dukungan semua pihak.

Harapannya, dari program ini, akan lahir barisan pengusaha muda yang menggandeng masyarakat lokal untuk kegiatan ekonomi bersama,” ungkapnya. Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan berbagai upaya merintis jalan menuju kemandirian energi dan pangan membutuhkan manusia-manusia yang handal. Upaya memperbaiki kapasitas dan kualitas manusia untuk mendukung kegiatan ini bisa ditempuh dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai daerah. “Sistem pendidikan Indonesia kita upayakan sebagai bagian penting dari sistem inovasi bangsa untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan nasional dan global, termasuk masalah energi dan pangan ini,” katanya

Apa Komentar Kamu?