SHARE

JAKARTA – Belum lama diterbitkan, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2017 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara ke PT Inalum (Persero) sebagai dasar pembentukan induk usaha BUMN industri pertambangan siap digugat ke Mahkamah Agung oleh sejumlah
pihak.

Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan bahwa PP yang terbit pada 10 November 2017 itu bertentangan dengan UU No. 17/2003
tentang Keuangan Negara, UU No 19/2003 tentang BUMN, dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Redi, salah satu penggugat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN, menilai bahwa pembentukan induk usah (holding) BUMN industri pertambangan menyalahi aturan dengan tidak melibatkan DPR. Selain itu, hilangnya status persero pada PT
Antam Tbk., PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk. Bisa menghilangkan kontrol negara secara langsung

“BUMN Persero itu didirikan tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga untuk public service obligation (kewajiban pelayanan publik) kepada rakyat Indonesia. Akibat holding ini, PTBA, Antam,
dan Timah tidak ada PSO lagi,” katanya, akhir pekan lalu.

Selain itu, tambahnya, akibat hilangnya status persero, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak  bisa langsung masuk ke PTBA, Antam, dan Timah. Anak usaha Inalum  tersebut pun tidak akan bisa menikmati kebijakan khusus di sektor pertambangan yang hanya berlaku bagi BUMN.

“Secara konstitusional, cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di sektor
pertambangan tidak dikuasai negara lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,” tuturnya.

Gugatan tersebut akan segera diajukan. Redi mengungkapkan, beberapa pihak yang ikut menggugat
adalah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, secara de jure (berdasarkan hukum), status Antam, PTBA, dan Timah setelah masuk ke holding BUMN pertambangan bukan lagi BUMN.

“De jure bukan BUMN, tetapi de facto masih [BUMN]. Yang namanya ada persero di belakang itu kalau punya saham dwiwarna dan mayoritas langsung dimiliki negara. Sekarang
tidak langsung,” ujarnya.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan induk usaha BUMN pertambangan bertujuan untuk menguasai cadangan mineral di Indonesia dan mendorong penghiliran mineral guna memberikan nilai tambah. (Lucky L Leatemia)

Sumber Koran Bisnis Indonesia, Selasa 2 Januari 2018

 

 

Apa Komentar Kamu?