SHARE

pluit city

Satunegeri.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 yang memberikan izin melanjutkan reklamasi 17 pulau, salah satunya pembangunan pulau G seluas 160 hektar oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha Agung Podomoro (APLN), hingga saat ini masih menjadi polemik.

Pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi menolak reklamasi pantai di Jakarta tersebut karena masih dalam proses pengkajian dan masih status quo.

Selain itu, seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Jakarta adalah kawasan strategis nasional. Wilayah lautnya memiliki banyak aspek kepentingan keamanan, kegiatan ekonomi, sumber daya alam hingga fungsi lingkungan hidup. Hal inilah yang juga menjadi alasan Susi menolak reklamasi laut tersebut.

Banyaknya pipa kabel di bawah laut Jakarta yang membentang dari tengah laut Jawa ke Muara Karang, dan ditarik ke Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga menjadi alasan menteri Susi menolak reklamasi tersbut. Bila reklamasi dilakukan, maka dipastikan akan menimpa pipa dan hal itu tentu berbahaya.

status ilegal izin reklamasi di kawasan Pluit City juga terkuak setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa izin reklamasi di kawasan laut strategis adalah wewenangnya, bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti yang diklaim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Apa Komentar Kamu?