SHARE

Terkait rencana penyatuan BUMN di sektor minyak dan gas bumi, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan dilebur ke dalam PT Pertamina (Persero),  Direktur Eksekutif Iress Marwan Batubara meminta  Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan secara langsung. “Presiden Jokowi harus bicara mengenai hal itu sama seperti Presiden memberikan pernyataan langsung terkait kereta cepat Jakarta-Bandung karena soal migas jauh lebih penting dari itu, menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Marwan.

Marwan Juga mendesak emerintah untuk terus menyosialisasikan rencana ini kepada pihak-pihak terkait. Jika masih ada pejabat BUMN yang tidak setuju, Marwan mengusulkan agar penolak tersebut diganti. Pasalnya penyatuan BUMN migas merupakan program nasional yang penting dampaknya bagi ketahanan energi nasional dan sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamendemen.

Menurutnya, walaupun pemerintah menyatakan tidak perlu persetujuan DPR untuk membentuk perusahaan holding, DPR tetap memegang peranan penting terlaksana rencana tersebut. Karena itu, pemerintah diminta untuk memberikan konsep dan peta jalan yang benar agar tercipta sinergi antara pemerintah dan para legislator di Senayan.

Menurut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, melebur PGN ke dalam perusahaan yang dipimpinnya akan semakin memperkuat usaha dalam menciptakan ketahanan energi. “Pertamina tidak akan melakukan PHK. Namun sebaliknya justru membutuhkan tenaga-tenaga baru. Untuk kilang-kilang tambahan saja setidaknya kami membutuhkan 10.000 tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya lagi.

Terkait holdingisasi, pemerintah akan mengalihkan seluruh saham negara di PT PGN (Persero) Tbk ke PT Pertamina (Persero) dalam rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN sektor energi.

Berdasarkan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Pertamina yang diperoleh di Jakarta, Selasa (31/5), negara akan menambah penyertaan modal ke Pertamina.

Penambahan penyertaan modal negara ke Pertamina itu melalui pengalihan seluruh saham Seri B milik negara pada PGN. Dengan skenario yang disebut holding energi tersebut, Pertamina akan memiliki saham PGN.