SHARE

Oleh: Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

Satunegeri.com – Seperti diketahui, pada 31 Juli 2018 pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan untuk 20 tahun ke depan, menggantikan Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang akan habis kontraknya 8 Agustus 2021. Dasar keterpilihan Pertamina adalah tawaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar Rp 11,3 triliun (US$ 784 juta), komitmen kerja pasti Rp 7,2 triliun, dan potensi pendapatan negara 20 tahun ke depan senilai Rp 825 triliun.

Pertamina akan menggunakan skema gross split, dengan meminta diskresi tambahan split sebesar 8%, dan rerata produksi 210 ribu barel per hari (bph). Cadangan terbukti Blok Rokan diperkirakan berkisar 500 juta – 1,5 miliar barel. Pada 21 Desember 2018, Pertamina telah membayar lunas komitmen signature bonus Blok Rokan sebesar US$ 784 juta. Sumber dana diperoleh dari penerbitan global bond atau surat utang di pasar modal Singapura yang nilainya mencapai US$ 750 juta dengan tingkat bunga 6,5% (2/11/2018).

Menurut Pahala N Mansury, direktur keuangan Pertamina, sebagian dana global bond tersebut digunakan untuk membayar signature bonus Rokan, sebagian lagi digunakan untuk investasi proyek. Saat kampanye menjelang Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji akan membesarkan Pertamina guna bisa mengungguli Petronas (Malaysia) dan mampu bersaing secara global.

Untuk itu, dukungan akan diberikan dalam bentuk kebijakan, permodalan, strategi bisnis, kemampuan teknis, dan budaya perusahaan, dll. Targetnya, Pertamina dapat berkontribusi terhadap produksi minyak dalam negeri lebih dari 50% dalam waktu lima tahun. Selain itu, Pertamina juga ditargetkan menjadi perusahaan energi bertaraf internasional, serta menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia.

Ternyata janji kampanye Jokowi tersebut hanya utopia. Jangankan memberi tambahan modal atau berbagai dukungan kebijakan, pemerintah justru memberatkan keuangan Pertamina melalui kewajiban pembayaran signature bonus di depan untuk pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya berakhir.

Di samping itu, sejak 2016 Pertamina pun telah dibebani dengan tugastugas public service obligation (PSO) berupa beban biaya penjualan harga premium dan gas elpiji 3 kg di bawah harga keekonomian, serta kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Berbagai kewajiban PSO yang sarat pencitraan politik yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN tersebut, pada 2017 telah membebani Pertamina lebih dari Rp 20 triliun. Jumlah beban yang sama diperkirakan harus ditanggung Pertamina pada 2018. Dengan beban keuangan yang demikian berat, maka tak heran jika Pertamina harus membuat utang baru melalui penerbitan global bond guna membayar signature bonus Rokan.

Ternyata kebijakan populis dan inkonstitusional pemerintah tersebut kontradiktif dan menjadi ironi bagi cita-cita membesarkan Pertamina seperti janji kampanye Jokowi pada 2014.

Hak Konstitusional Pertamina

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/2012, pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya berakhir seharusnya otomatis diserahkan kepada Pertamina. Ini merupakan perwujudan aspek penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) agar berdampak pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat tercapai jika negara melakukan pengelolaan SDA migas secara langsung melalui organ negara, yaitu BUMN.

Sehingga dapat dipastikan seluruh keuntungan yang diperoleh akan menjadi keuntungan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi rakyat. Pada kasus Blok Rokan, pemerintah tidak serta merta menyerahkan pada Pertamina sesuai konstitusi. Pertamina harus bersaing dengan CPI sebagai pengelola eksisting melalui suatu proses pemilihan oleh Kementerian ESDM (KESDM). Pemerintah akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Rokan pada Pertamina karena proposal Pertamina lebih baik dibandingkan CPI, baik dari sisi signature bonus, komitmen kerja pasti, potensi pendapatan negara, dan permintaan diskresi menteri (Menteri ESDM), seperti diuraikan di awal tulisan.

Walaupun pada akhirnya Blok Rokan diserahkan kepada Pertamina, kebijakan Kementerian ESDM terkait blok-blok migas yang habis masa kontraknya ini patut dikritik. Memperbandingan proposal Pertamina dengan proposal CPI merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Pengelolaan Blok Rokan merupakan hak konstitusional BUMN, sehingga otomatis harus diberikan kepada Pertamina tanpa harus melalui tender atau beauty contest.

Dengan membandingkan proposal Pertamina dan CPI (pada Juni-Juli 2018), pada dasarnya pemerintah telah membuka peluang yang memungkinkan terampasnya hak Pertamina untuk dikuasai asing.

Signature Bonus Blok Rokan

Signature bonus adalah sejumlah dana yang dibayarkan sebagai kewajiban kontraktor kepada pemerintah ketika memenangkan pengelolaan suatu blok migas. Signature bonus dibayarkan sebelum penandatanganan kontrak kerja sama. Tujuan penerapan signature bonus antara lain untuk menambah penerimaan negara, menunjukkan bonafiditas dan kesungguhan kontraktor dalam mengelola blok migas yang dimenangkan, sekaligus untuk mencegah terbengkalainya pengelolaan blok migas tersebut.

Ketentuan tentang signature bonus tidak diatur detail dalam UU Migas No 22/2001. Pasal 31 UU Migas hanya mengatur secara umum tentang penerimaan negara dari kegiatan hulu migas yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana sebagian dari PNBP berupa bonus-bonus. Ketentuan lebih detail mengenai PNBP migas yang seharusnya dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP) juga belum terjabarkan secara detail dalam PP No 35/2004. PP ini masih mencantumkan pengaturan PNBP sama persis seperti UU Migas.

Ketentuan signature bonus yang lebih detail hanya tertuang dalam Permen ESDM No 30/2017, yang ternyata isinya bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, tak heran jika status Pertamina disamakan dengan kontraktor lain, dan wajib membayar signature
bonus.

Kewajiban signature bonus layak diberlakukan terhadap kontraktor swasta atau asing. Namun tidak relevan diberlakukan terhadap Pertamina yang berfungsi mengemban tugas konstitusional. Pertamina memiliki privilege atau keistimewaan dalam sektor migas nasional, baik menyangkut pengelolaan maupun pendanaan.

Dengan demikian, Pertamina tidak perlu mengikuti tender, tetapi otomatis menerima penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah. Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras pengenaan signature bonus pada Pertamina, karena ternyata di negara-negara lain di dunia pun signature bonus tidak pernah diberlakukan terhadap BUMN alias milik bangsa sendiri. Di luar negeri tidak ada BUMN yang membayar kepada negara, justru sebaliknya, malah BUMN yang diberi dana atau aset cadangan terbukti oleh negara.

Aset cadangan terbukti tersebut mestinya diperhitungkan sebagai tambahan penyertaan modal negara (PMN) yang prosedur dan nilainya perlu diatur secara prudent. Penolakan IRESS di atas juga relevan jika melihat kinerja keuangan Pertamina. Dengan berutang untuk membayar signature bonus, maka beban utang Pertamina akan semakin membubung.

Pada 2016 utang Pertamina masih sebesar US$ 25,16 miliar. Utang Pertamina naik 9% menjadi US$ 27 miliar pada 2017. Pada kuartal III-2018, utang Pertamina membengkak menjadi Rp 522 triliun, naik 40,7% dibandingkan periode yang sama pada 2017 sebesar Rp 371 triliun. Khusus utang obligasi, nilainya adalah US$ 8,75 miliar pada Oktober 2018, dan naik menjadi US$ 9,5 miliar pada Desember 2018 untuk membayar signature bonus Rokan.

Berkebalikan dengan utang yang membengkak, laba bersih Pertamina justru terus tergerus. Pada 2016 laba bersih Pertamina tercatat sebesar US$ 3,15 miliar (Rp 41,9 triliun), lalu turun 23% menjadi hanya US$ 2,4 miliar (Rp 36,4 triliun) pada 2017. Bahkan pada kuartal III- 2018, karena beban-beban tugas dari pemerintahan Jokowi, laba bersih Pertamina terjun bebas menjadi hanya Rp 5 triliun, turun 81% dibandingkan kuartal III-2017 sebesar US$ 1,99 miliar (Rp 26,8 triliun).

Rakyat sangat berkepentingan agar negara memiliki BUMN energi yang kuat dan terus berkembang guna menjamin ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Dengan kinerja keuangan yang terus menurun, kepentingan tersebut mustahil tercapai. Oleh sebab itu, karena memang mengacu pada Permen ESDM No 30/2017 yang inkonstitusional, pemberlakuan signature bonus terhadap Pertamina harus dibatalkan.

Di samping itu, semua bentuk PSO yang menimbulkan beban finansial bagi Pertamina, sesuai peraturan yang berlaku (minimal UU BUMN), juga harus dikoreksi melalui alokasi dana subsidi yang harus ditanggung di APBN.

SUmber: https://id.beritasatu.com/


Warning: A non-numeric value encountered in /home/satunege/public_html/wp-content/themes/Newsmag/includes/wp_booster/td_block.php on line 352