SHARE

Launching Buku Rebut Mahakam Blok Mahakam Memang Hak Kami 3

Oleh : Marwan Batubara, IRESS

Sesuai dengan informasi “Energy Update” oleh *Energy Nusantara* tertanggal 13 Maret 2017, termuat pernyataan Menteri ESDM sbb:

“Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Ignasius Jonan mengisyaratkan Total akan mengelola kembali Blok Mahakam pasca 2017. Hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan kapasitas produksi. Total dipersilahkan untuk mendiskusikan hal ini dengan Pertamina dan SKK Migas.”

Sehubungan dengan pernyataan Menteri ESDM, IRESS mengingatkan agar Menteri ESDM untuk tidak bermain-main dengan kebijakan pemerintah atas pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017. Bagi rakyat Indonesia, penguasaan Blok Mahakam selama setengah abad oleh asing, Total dan Inpex, sudah lebih dari cukup. “Enough is enough. Jangan tambah lagi, Bung Jonan!”

Sejak 2018, Indonesia harus berdaulat di Mahakam. Pertamina sebagai BUMN milik rakyat harus menjadi pengelola Mahakam. Siapa pun yang mencoba-coba meneruskan hak pengelolaan Mahakam kepada Total, sambil meremehkan kemampuan BUMN milik bangsa sendiri sangat pantas dipertanyakan nasionalime dan komitmennya terhadap kemandirian bangsa dan ketahanan energi nasional.

Apakah kalau dikelola Pertamina, produksi Mahakam akan turun? Logika apa yang dipakai? Pejabat pemerintah jangan pernah meragukan kemampuan bangsa sendiri!

Apakah penguasa KESDM kembali mengidap penyakit inlander, bermental budak???

Ada apa dengan Jonan?
Apakah perjuangan ribuan tokoh2 nasional, puluhan ribu pekerja migas dan ratusan ribu mahasiswa, sejak 2011 hingga 2016, di seluruh Indonesia akan sia2 dan dianggap angin lalu??

Mungkin Menteri Jonan perlu memahami dan mendalami proses advokasi dan perjuangan rakyat untuk mengembalikan Blok Mahakam kepada BUMN yang telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun. Silakan Bung Jonan baca buku yang diterbitkan IRESS:

*Kembalikan MAHAKAM: MemAng HAk KAMi*

Dua pejabat teras KESDM yang menjadi pembela utama Total dan Inpex masih mendekam di penjara. Ada yang ingin menyusul?

Dengan ini kami meminta agar Presiden RI segera menerbitkan PP tentang pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina dengan pemilikan saham sebesar 90%. Sedang sisa saham 10% diserahkan kepada BUMD. Pertamina dan BUMD harus membentuk konsorsium guna mengopersikan Mahakam, tanpa partisipasi perusahaan swasta pemburu rente sebagai “free rider” atau penumpang gelap.

Jika Total dan Inpex ingin mengakusisi sekitar 25% saham Pertamina, maka keduanya harus membayar dana akuisisi sesuai dengan biaya akuisisi cadangan migas terbukti yang berlaku secara global. Seluruh proses akuisisi harus dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip GCG.

Apa Komentar Kamu?