SHARE

71lapangan-migas-free-lagi

Satunegeri.com – Menyikapi bobroknya tata kelola migas di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merekomendasikan terbentuknya Badan Otoritas Migas, yang bertugas mengatur seluruh tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia.

Badan Otoritas Migas tersebut menurut Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie H Ganinduto, nantinya akan seperti bank sentral untuk sektor keuangan. “Kalau misal kita melihat sektor keuangan, saya menganalogikan badan ini seperti bank sentral,” ujarnya di Hotel Atlet, Jakarta, Rabu (7/1).

“Jadi kontrak yang berakhir seperti Blok Mahakam, dikembalikan ke badan ini untuk ditentukan pengelolanya. Badan ini bertindak sebagai agregator gas, menampung gas, dan mendistribusikannya,” terang Firlie.

Lanjutnya, pegawai badan otoritas ini juga nantinya dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) cabutan dari Satuan Kerja Khusus Unit Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, PT PGN (Persero) Tbk, dan Pertagas.

Untuk masalah pembiayaan, Firlie mengharapkan pembiayaan tersebut tidak diambil dari APBN, tapiĀ  dari hasil industri migas melalui pemberian insentif. Namun, untuk hasil industri migas secara keseluruhan tetap masuk ke kas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi mereka mengelola sendiri, bukan dengan APBN. Tanggung jawab bisa di bawah Presiden, atau Menko Perekonomian, dan menjadi mitra ESDM. Secara konsep, apabila badan ini ada, kejadian Lapindo tidak terjadi. Badan ini memiliki biaya untuk menangani masalah seperti itu apabila diperlukan,” tandas dia.

Apa Komentar Kamu?