SHARE

medium_27skk migas

Satunegeri.com – Dalam sistem tata kelola minyak dan gas (migas) nasional saat ini Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie H Ganinduto, menyoroti berbagai kekurangannya. Diantaranya adalah terbentuknya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) yang hanya reinkarnasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) menjadi salah satu penyebabnya.

SKK Migas sebagai badan yang melakukan penandatanganan kontrak migas, tidak memiliki aset di dalamnya. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari badan tersebut. Dan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masuknya mafia dalam tata kelola migas di Indonesia.

Terlebih, kata dia, proses kerja badan ini dibiayai APBN. “Jadi mafia ini disebabkan, karena SKK Migas tidak menjual, tapi menunjuk unsur lain untuk menjual gas bumi. Ini potensi mafia masuk. Karena SKK Migas tidak bisa jual minyak dan gas bumi,” tuturnya.

Begitupun dengan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) yang sebagai pengatur dan pengawas, tapi justru tidak memiliki komoditi hilir migas.

Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM yang hanya ditugaskan untuk memberikan izin pengelolaan migas, tanpa melakukan pengawasan. “Logic-nya ini salah, kalau polisi mengeluarkan SIM, maka polisi juga yang mengawasi,” terang Firlie.

Keinginan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam, mendapat sindiran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut , Blok Mahakam seharusnya diserahkan kepada negara setelah kontraknya berakhir.

“Dia (Pertamina) penerima pengembalian kontrak KKKS yang sudah berakhir, contoh Blok Mahakam. Kontrak yang sudah berakhir itu harus dikembalikan ke negara, bukan Pertamina,” ujarnya di Hotel Atlet, Jakarta, Rabu (7/1)

Apa Komentar Kamu?