SHARE

Oleh: R. Sukhyar*

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan dan mengawal kebijakan peningkatan nilai tambah mineral telah membawakan hasil. Kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang tentang Perindustrian No 3 tahun 2014, telah menumbuhkan industri pengolahan mineral di dalam negeri. Misi utamanya adalah hilirisasi mineral, mengembangkan industri dengan memanfaatkan sumber daya mineral yang dimiliki.

Dukungan juga datang dari Mahkamah Konstitusi, bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sangat baik untuk ekonomi Indonesia masa depan.

Presiden Jokowi dalam peresmian smelter PT Sulawesi Mining Investment di Morowali Sulawesi Tengah tahun 2015 sangat tegas mengatakan, bahwa Indonesia jangan lagi mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai tambahnya sebelum diekspor. Demikian juga Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kita jangan lagi bicara ekspor mineral mentah, harus ditinggalkan kebiasaan itu.

LPEM UI dalam studinya tentang bauksit pada tahun 2016 lalu sangat gamblang mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih harus dijalankan terus. Manfaatnya bukan hanya dari sudut pandang peningkatan nilai ekonomi tetapi sekaligus mengeliminasi kegiatan tambang dan ekspor bijih ilegal. Hilirisasi atau penghiliran mineral, merupakan proses dalam suatu mata rantai produksi berbasis sumber daya alam, mulai dari produksi bahan mentah sampai barang jadi.

Sehingga kegiatan hilirisasi menuntut harmonisasi kebijakan pertambangan sebagai penanggung jawab pengelolaan sumber daya mineral dan perindustrian yang bertanggung jawab untuk menggunakan barang tambang dan logam yang dihasilkan. Jauh sebelumnya, berkaitan dengan hilirisasi mineral, rezim Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang Pertambangan memasukkan mineral logam seperti timah, nikel dan tembaga ke dalam kelompok mineral strategis atas dasar penggunaannya untuk industri strategis nasional. Maka, Indonesia kemudian memiliki pabrik baja Krakatau Steel dan pabrik alumunium PT Inalum. Hanya yang disayangkan, bahan baku bijih besi dan alumina masih diimpor.

Kondisi sekarang harus berbeda, kalau dahulu mineral sebagai sumber revenue, namun sekarang harus merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Mineral harus menjadi bahan baku industri dalam negeri, oleh sebab itu industri pertambangan harus merupakan bagian integral dari kebijakan industri nasional. Penggunaan bahan tambang oleh industri manufaktur dalam negeri harus didahulukan, dengan cara ini maka kita akan mengelola mineral secara berhati-hati. Saat ini terjadi kondisi porsi industri manufaktur dalam PDB mengalami penurunan dari 29% pada 2001 menjadi 20% tahun 2015. Hilirisasi mineral diharapkan dapat mendongkrak kinerja industri.

Komitmen dan konsistensi menjalankan undang-undang telah membuahkan hasil yang luar biasa walaupun di tengah minimnya dukungan energi dan infrastruktur, yang menjadikan investasi pembangunan smelter sangat besar. Investasi riil telah ditanamkan di pembangunan smelter tidak kurang dari US$ 6 miliar.

Demikian pula tantangan perizinan yang lama dan kompleks telah berhasil diatasi dan membuahkan hasil. Pada masa sebelum Undang- Undang Minerba 2009, produksi nikel nasional hanya 98.000 ton, angka ini dicapai hampir selama 40 tahun oleh PT Antam dan Vale. Saat ini sudah mencapai angka fantastis yaitu 250. 000 ton dan akan menjadi 350.000 ton tahun 2017. Bahkan dalam sejarah industri di Indonesia baru saat ini memiliki industri baja tahan karat (stainless steel) yang diproduksi PT SMI. Bahkan kawasan SMI akan memproduksi beragam barang jadi berbasis baja ini.

Apabila pemerintah tidak teguh menjalankan undang-undang minerba, mungkin selamanya kita hanya mengenal PT Antam dan PT Vale dalam industri nikel. Sekarang banyak nama baru muncul yaitu Sulawesi Mining Investment (SMI), Indoferro, Century Mineralindo, Fadjar Bakti, Cahaya Modern, Megah Surya Pertiwi, Central Omega Resources (COR), Virtue Dragon, Bintang Timur Steel, Transon, Wan Xiang, Sambas Mineral, Wana Tiara, Haudi, Hei Tan Yuan, Titan, Pacific Mining dan Black Space.

Sejak tahun 1980-an PT Antam ingin memiliki pabrik alumina sebagai bahan baku untuk pabrik alumunium, namun baru terwujud tahun 2015 dengan berdirinya pabrik alumina (smelter grade alumina) oleh PT Well Harvest Winning berkerja sama dengan Harita, menambah pabrik alumina (chemical grade alumina) PT Antam, sebagai bahan baku industri kimia.

Saat ini juga sedang berproses pembangunan pabrik alumina dan alumunium, campuran alumunium hingga industri fabrikasi berbasis alumunium oleh PT Borneo Alumindo Prima di Kalimantan barat. Demikian pula kerja sama PT Antam-PT Inalum berencana membangun pabrik alumina di Kalbar, dan rencana Inalum membangun pabrik alumunium di Kalimantan Utara.

Logam timah dan konsentrat timah selama dua abad diperdagangkan ke luar negeri, saat ini sudah mulai digunakan sebagai bahan baku industri kimia dengan brand Bangka Stab, di samping timah untuk solder yang dibangun oleh PT Timah Industri. Pasir besi, yang berpuluh puluh tahun diekspor ke luar negeri, sekarang perusahaan seperti Mega Top, Sumber Daya Prima dan beberapa yang lain menyelesaikan fasilitas smelter untuk memproduksi sponge iron sebagai bahan baku baja.

Demikian pula tengah berproses pembangunan pabrik logam seng dan timah hitam. Namun, tambahan smelter tembaga masih perlu dorongan pemerintah untuk mewujudkannya, bisa dengan mengundang perusahaan lain memanfaatkan konsentrat tembaga dari pemegang kontrak karya. Inovasi teknologi pemrosesan mineral akibat larangan ekspor bijih telah muncul di perguruan tinggi, lembaga penelitian dan swasta, seperti teknologi proses pelarutan, proses ekstraksi unsur tanah jarang, timah hitam, upgrading bijih nikel kadar rendah dan baja laterit.

Keadaan yang sudah baik ini harus dipertahankan, jangan ada lagi gangguan seperti rumor ekspor bijih yang menimbulkan kebingungan investor, rusaknya investasi dan kepercayaan investor kepada Pemerintah Indonesia. Kegiatan usaha berkaitan dengan hilirisasi praktis baru mulai 2014, sejak pemerintah dengan tegas menyatakan larangan ekspor mineral mentah. Diperlukan waktu membiasakan diri, learning curve, agar hilirisasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi, meningkatnya kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia dalam teknologi processing.

Tugas pemerintah menciptakan kondisi tumbuhnya industri manufaktur yang kompetitif, memberikan dukungan energi, infrastruktur dan dukungan industri barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan pasar produk hilir di dalam negeri. Kebijakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan raya, jaringan kereta api dapat diharmoniskan dengan industri baja dan logam dalam negeri.

Standar nasional produk industri manufaktur dapat dibuat yang disesuaikan dengan karakteristik mineral dan logam dalam negeri serta inovasi dan kemajuan teknologi dalam negeri. Keberhasilan hilirisasi mineral memang luar biasa tetapi baru selangkah, baru pada tahapan mengekstrak logam utama dari bijih. Masih banyak tantangan, namun ini sekaligus peluang investasi, yaitu memanfaatkan logam tersebut untuk industri hilir dan mengekstrak unsur-unsur logam lainnya yang digunakan untuk high tech industry.

Akhirnya dengan keberhasilan yang sudah terbukti ini, tidak berlebihan kalau pemerintah memberikan dorongan moril dengan mencanangkan tahun ini sebagai kebangkitan industri berbasis mineral Indonesia (mineral resources based industry).

Sumber: Investor Daily

*) R. Sukhyar, Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tenaga Ahli Menteri Perindustrian, Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia

Apa Komentar Kamu?