SHARE

95nelayan

Satunegeri.com – Menanggapi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin membuat sulit para nelayan, Anggota Komisi IV DPR Ono Surono meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil kebijakan strategis.

Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tersebut adalah moratorium kapal, pelarangan transhipment, pencabutan BBM subsidi nelayan, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan tarik, pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan.

Menurutnya, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, banyak kapal asing dan eks asing tidak beroperasi sehingga nelayan ABK menganggur. Tak hanya itu, estimasi pengangguran dari kebijakan ini berkisar 25-80 ribu orang yang berasal dari 1.200-4.000 kapal yang terkena moratorium.

Begitu pula dengan kapal-kapal dengan alat tangkap pukat hela dan tarik yang banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung, dengan kebijakan Menteri ini, sebentar lagi akan terjadi pengangguran besar-besaran. Untuk Jawa Tengah saja perkiraan ada 200 ribu nelayan yang menganggur. Di Jawa Barat dan Lampung angkanya lebih kecil karena ukuran kapalnya lebih kecil,” paparnya.

Selain itu, pencabutan subsidi BBM untuk kapal 30 GT ke atas juga akan mempengaruhi pendapatan nelayan ABK yang menggunakan pola bagi hasil. Nelayan ABK yang baru berpenghasilan 1,5-3 Juta per bulan akan mengalami penurunan pendapatan karena selisih harga BBM mencapai Rp 3000 per liter.

pengangguran juga akan terjadi cepat dengan jumlah yang banyak pula pada sektor pengolahan ikan karena dapat dipastikan banyak unit pengolahan ikan yang tutup karena tidak mendapatkan bahan baku. Misalnya, di Bitung, Sulawesi Utara saja, akan ada tujuh pabrik pengalengan ikan dan 150 unit pengolahan ikan lainnya yang akan tutup dan akan mengakibatkan ribuan karyawan menjadi pengangguran.

Apa Komentar Kamu?