SHARE

medium_35pembatasan-bbm-bersubsidi

Satunegeri.com – Menanggapi mekanisme pemberian subsidi bersifat tetap (fixed subsidy) kepada bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua Komisi VII, Satya W Yudha meminta pemerintah meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi (MK) apabila ingin menerapkan mekanisme tersebut.

Pasalnya MK pernah membatalkan pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mengenai penetapan harga gas domestik yang memakai mekanisme harga pasar. “Kok sekarang pemerintah gunakan harga pasar di BBM. Kalau tidak gunakan mekanisme fatwa MK dikuatirkan melanggar konstitusi,” katanya seperti dukutip Investor Daily.

Dengan penerapan subsidi tetap masyarakat akan terkena imbas dari mekanisme pasar. Padahal, menurut dirinya, harga BBM bersubsidi harus ada intervensi dari pemerintah dalam menetapakan besarannya.

Namun kebijakan tesebut disambut baik oleh Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, menurutnya kebijakan tersebut disebut akan membuat struktur anggaran di APBN lebih sehat karena tidak sering berubah.

Karena jika postur anggaran di APBN tidak berubah maka akan berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan. “Kalau postur APBNnya naik, anggaran pendidikan kan naik. Karena 20 persen dari postur APBN. Anggaran pertahanan juga naik, anggaran Otda (Otonomi Daerah) juga naik. Jadi ini yang menyebabkan instabilitas perekonomian, khususnya anggaran,” tutupny

Apa Komentar Kamu?