SHARE

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) berjabat tangan ketika memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di  Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12).

Satunegeri.com – Untuk pengelolaan sektor kelautan di Tanah Air, terutama sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Menteri KP Susi Pudjiastuti, Peran KPK dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan menyelamatkan SDA sektor kelautan Indonesia. Selain itu dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan diperlukan peran serta segenap elemen bangsa, terutama dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaan sektor kelautan.

“Kami apresiasi inisiasi KPK ini. Hasil kajian KPK ini merupakan langkah lanjutan dalam mengelola SDA dan juga jadi bahan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan KKP,” kata Susi.

Menurutnya selama ini kebijakan KKP dan KPK sudah sejalan  terkait pentingnya pengelolaan sumber daya KP secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain pembentukan satgas illegal fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/ usaha perikanan.

Susi juga meminta para gubernur atau wakil pimpinan daerah yang hadir untuk berperan aktif mensosialisasikan setiap kebijakan d i pemerintah pusat. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat terkomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik. Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, KKP meyakini akan tercapainya tujuan bersama. Salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan.

Susi menuturkan, pihaknya juga menargetkan tercapainya pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi. Sasaran lainnya adalah kepatuhan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya.

Apa Komentar Kamu?