SHARE

Oleh. Rahma Widhiasari (Indonesia Resources Studies)

Minyak dan gas (migas) bumi menjadi aset strategis nasional. Karena itu, perlu kebijakan pemerintah yang membuat pengelolaan migas sepenuhnya dilakukan oleh negara melalui badan-badan usaha yang dimiliki negara (BUMN).

Melalui BUMN ini, pengelolaan migas akan benar-benar merujuk pada kemakmuran rakyat secara luas, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, di Indonesia, saat ini BUMN tak diberi kepercayaan besar untuk mengelola aset nasional tersebut.

Pascaproklamasi, pemerintah memang sempat berupaya memberikan porsi besar bagi negara untuk menangani migas. Ini ditandai dengan munculnya undang-undang tentang migas yakni UU Prp Nomor 44 Tahun 1960.

Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1971, guna memperkuat dominasi negara atas sumber daya migas. Namun, setelah kriris ekonomi pada 1997/1998, terjadi perubahan besar.

Semua berlangsung sejak lahirnya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, kedaulatan migas yang telah diperjuangkan, sebagian lepas kembali. Dominasi asing muncul seiring keberhasilan mereka mempengaruhi pemerintah dan DPR dalam mengubah undang-undang soal migas.

Akibatnya, undang-undang bersifat sangat liberal. UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Migas, mencabut kedaulatan pemerintah terhadap migas yang diatur dalam UU No.44 Prp./1960 dan UU No.8/1971. BUMN, hanya menguasai 17-20 persen produksi nasional migas.

Sisanya, sekitar 80 persen sisanya dikuasai pihak asing. Disamping menjadikan asing dominan. Kini, cadangan migas semakin menurun dan Indonesia terancam tak mampu mewujudkan ketahanan energi guna mendukung pertumbuhan ekonominya.

Sementara itu, jika melihat ke negeri-negeri jiran, justru yang terjadi sebaliknya. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir negara-negara secara global justru mendukung BUMN mendominasi migas di negara masing-masing.

Tren ini membuat 77 persen cadangan migas dunia ada di tangan BUMN. Di sisi lain, Pertamina, perusahaan BUMN yang dimiliki Pemerintah Indonesia, harus puas hanya dengan menguasai cadangan nasional migas sebesar 17 persen.

Tulisan ini, membahas pentingnya mengembalikan kedudukan BUMN migas sesuai konstitusi, menguasai pengelolaan migas demi kemakmuran rakyat secara luas.

Model BUMN di Negara Tetangga

BUMN migas kita, Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN), hingga kini, terpinggirkan di negeri sendiri. Padahal, sejak 1980 negara maju memperkuat national oil company (NOC)-nya dan pada periode itu, 50 persen perdagangan minyak dunia mereka kuasai.

Bank Dunia mencatat, sejak tahun 2000 BUMN negara-negara maju itu menguasai sekitar 75 persen produksi dan 90 persen cadangan minyak global. Mereka di antaranya ExxonMobil, Chevron, Total, British Petroleum (BP), dan Royal Dutch Shell.

Lebih jauh, sejumlah data menunjukkan, pada 2003 11 dari 20 besar perusahaan migas dunia adalah BUMN. Satu dekade kemudian, jumlah BUMN yang masuk kelompok 20 besar bertambah menjadi 14 perusahaan.
Patut diketahui pula, peringkat tiga besar perusahaan migas berdasarkan produksi masing-masing baik tahun 2003 maupun 2013 ditempati BUMN milik Arab Saudi, Aramco, kemudian Gazprom, Rusia, dan NIOC kepunyaan Iran.

Selain itu, perkembangan kinerja BUMN migas di beberapa negara baik dalam penguasaan cadangan maupun porsi produksi menarik untuk dicermati. Salah satunya mengenai sistem kelembagaan dalam pengelolaan dan pengusahaan sektor migas.
Mengingat untuk saat ini, belum seluruh BUMN migas mempunyai kinerja seperti sejumlah BUMN yang masuk dalam 20 besar perusahaan migas global. Soal kelembagaan pengelolaan migas, terdapat contoh seperti dilakukan di Norwegia.

Kelembagaan sektor minyak dan gas di negara itu, melibatkan banyak pihak, yaitu Stortinget atau parlemen, pemerintah, Kementerian Perminyakan dan Energi, Direktorat Perminyakan Norwegia (NPD), dan BUMN.

Meski Norwegia menganut pasar bebas namun BUMN migas mereka selalu mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan eksplorasi di negerinya. Di Cina, sistem kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan migas melaju sejalan dengan kemajuan ekonominya.

Saat sistem perekonomian Cina masih cenderung tertutup, kontrol terhadap pengusahaan minyak dan gas di negara dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Industri minyak dan gas Cina mulai berkembang signifikan pada awal 1980-an.

Pada masa itu, reformasi dan keterbukaan ekonomi Cina dimulai dan sekarang BUMN mendapatkan peran besar dalam pengelolaan migas di sana. Dalam pengelolaan migas di Arab Saudi, perusahaan asing dibatasi hanya pada eksplorasi gas di daerah terpencil. Sedangkan di Malaysia, pemerintahnya menempatkan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) sebagai satu-satunya institusi yang mengelola sumber daya migas.

Malaysia, tidak memiliki kementerian yang menangani sumber daya migas dan mineral seperti di Indonesia. Dalam struktur pemerintahan, posisi Petronas di bawah pengawasan langsung perdana menteri. Kedudukan Petronas diatur dalam Petroleum Development Act 1974.

Ada pula Venezuela, di mana kelembagaan dalam pengelolaan dan pengusahaan migas melibatkan presiden, Kementerian Energi dan Perminyakan (MEP), dan BUMN migas –Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), yang 100 perse sahamnya dikuasai negara.

Konstitusi menetapkan, seluruh cadangan hidrokarbon di Venezuela dimiliki negara, bukan oleh perusahaan yang menemukannya. Dalam hal ini pemerintah Venezuela menjalankan hak monopolinya melalui MEP dan PDVSA.

Selain kelembagaan, sejumlah negara yang BUMN migasnya masuk 20 besar perusahaan migas terbesar dunia, rata-rata memberikan perlakuan khusus kepada BUMN mereka. Kuasa pertambangan atas wilayah kerja migas sebagian besar dikuasai BUMN.

Laporan The Economist edisi 3–9 Agustus 2013, menggambarkan pula betapa pentingnya memberikan peran besar pada perusahaan negara dalam bisnis migas. Ditunjukkan pula bahwa enam dari sepuluh perusahaan migas terbesar saat ini adalah BUMN.

Berkaca pada negara-negara tetangga, seharusnya Pemerintah Indonesia pun melakukan kebijakan yang sama yakni memperkuat peran BUMN migas. Bahkan, sejumlah negara hanya mengfungsikan satu BUMN migas untuk fungsi pengelolaan.

BUMN dan Amanat Konstitusi

Sebenarnya, konstitusi kita mengamanatkan agar pengelolaan migas dikuasai negara. Namun, UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, membalikkan amanat itu. Saat ini, ada peluang untuk mengembalikkan lagi pengelolaan migas sepenuhnya dalam kendali negara menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review UU Migas.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan, 14 pasal dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945. Mereka membubarkan BP Migas dan lembaga penggantinya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam UU Migas baru.

Putusan MK No.36/PUU-X/2012 itu juga menyatakan pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas SDA migas dengan memberikan konsesi kepada BUMN untuk mengelola kegiatan usaha migas sektor hulu. BUMN-lah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap.

Kesempatan untuk perbaikan tersebut, saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR melalui RUU Migas yang merupakan salah satu RUU prioritas dalam prolegnas 2015, dan ditargetkan selesai pada akhir 2015. Salah satu gagasan yang diusung pemerintah adalah membentuk BUMN baru yang disebut BUMN Khusus.

Dalam praktiknya kelak, BUMNK akan menggantikan tugas dan fungsi SKK Migas. Langkah pemerintah merancang pembentukan BUMNK, sebenarnya tak perlu sebab saat ini Indonesia sudah mempunyai perusahaan minyak sendiri, Pertamina. Serahkan saja pengelolaan migas ke BUMN yang sudah sejak lama ada.

Merujuk Sampe L Purba, model kelembagaan untuk sektor hulu dapat mengambil alternatif dengan menugasi satu BUMN migas yang telah ada. Pengaturan dan ketentuan penguasaan atas sumber daya alam migas dan kuasa pertambangan dipegang pemerintah yang kemudian pemerintah memberikan hak pengelolaan dan pengusahaan kepada BUMN migas.

Hak pengelolaan dan pengusahaan yang disebut hak ekonomi pada BUMN migas sangat fundamental maknanya. Dengan hak ekonomi ini, BUMN dapat ditugaskan untuk mewujudkan misi negara untuk mengelola migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, dalam konstruksi UU 22/2001 hak ekonomi tersebut ada pada kontraktor/ investor bukan pada pemerintah atau BPMIGAS. Karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan prioritas kepada BUMN untuk mengelola wilayah-wilayah kerja migas yang prospektif, habis masa kontraknya, dan farm-in pada ladang-ladang migas komersial.
Selain itu, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan portofolio pengembangan kegiatan hulu migas pada wilayah perbatasan, terdepan, terluar dan terpencil yang mungkin secara komersial tidak menarik tetapi penting untuk menjagaintegritas wilayah dan pengembangan ekonomi kawasan.

Selanjutnya, pemerintah perlu mendorong mendorong dan memfasilitasi partisipasi daerah untuk mendapatkan alokasi dan bagi hasil migas sejak produksi perdana hingga kepemilikan kepentingan pada wilayah kerja yang telah memasuki tahapan komersial.

Apa Komentar Kamu?