SHARE

image-satunegeriKemenhut membentuk tim bersama yang untuk menanggulangi penyalahgunaaan hutan konservasi. Tim yang beranggotakan Darori mewakili Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) kementrian kehutanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dan Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menyebutkan salah satu indikator maraknya penambang yang menggunakan kawasan industri itu biasanya perolehan izin diberikan pada bupati setempat. Padahal untuk mendapat izin pemanfaatan hutan seharusnya perusahaan tambang mendapatkannya dari Kementerian Kehutanan langsung.

Tim itu Menurut Darori bertujuan untuk menertibkan pelaku penambang batubara dan logam yang tidak prosedural, yang merambah kawasan hutan konservasi. Saat ini yang sedang dilakukan Kemenhut dan beberapa pihak terkait adalah melakukan identifikasi di mana setiap provinsi, dimana tiap provinsi  harus menyiapkan data dan surat izin perusahaan tambang. Selanjutnya Kemenhut akan melakukan crosscheck terhadap data itu.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan kerusakan hutan di seluruh Kalimantan akibat pertambangan ada sekitar 1337 kasus. Untuk Kawasan Kalimantan Tengah ada 629 kasus pertambangan dengan luas hutan 3.57 juta hektare (ha). Untuk Kalimantan Timur ada 223 kasus pertambangan dengan luas hutan 774.5 ribu ha. Sedang Kalimantan Barat ada 384 kasus seluas 3.6 juta ha. Kalimantan Selatan kasus pertambangan 101 dengan luas 138.8 ribu ha.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin Sihite mengungkapkan ada 117 perusahaan tambang batubara dan logam yang merambah kawasan hutan konservasi. Perusahaan yang bandel ini di antaranya berada di Puncak Jaya, Aceh Tengah, Kutai Timur, Mimika dan Yahukimo. Thamrin mengungkapkan, pelanggaran ini terjadi karena ada perbedaan peta dasar dan peta tematik wilayah penambangan. (IL)

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

8 − 7 =