SHARE

medium_33perkebunan

Satunegeri.com – Dengan disahkannya RUU Perkebunan oleh DPR, diharapkan akan mampu mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar kebun untuk mendapatkan kebermanfaatan ekonomi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, saat pembacaan laporan pembahasan RUU perkebunan pada Senin (29/9) mengatakan bahwa dalam RUU tersebut Penanaman modal asing wajib dibatasi yang berdasarkan atas jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu dan dilakukan secara konsisten.

Angka 30% untuk pembatasan kepemilikan modal asing merupakan masukan dari salah satu fraksi. Meski begitu, rumusan angka tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk pelaksanaannya harus diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah.

Herman juga meminta,  setelah RUU ini diundangkan, pemerintah harus segera mensosialisasikan dan membuat peraturan turunan yang terdiri dari tiga PP dan sepuluh peraturan menteri yang diamanatkan.

“RUU ini diharapkan mampu menjawab berbagai problematika di sektor perkebunan dan menjadi aturan di bidang perkebunan yang komprehensif secara berimbang dan proporsional kepada pihak terkait sektor perkebunan,” ujarnya.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

6 − five =