SHARE

Rebut Mahakam

Sejalan dengan uraian di atas, dalam mengawal terlaksananya perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang sesuai amanat konstitusi, memihak kepentingan rakyat dan bebas KKN, kami meminta KPK berpegang pada hal-hal esensial dan ideal:

  1. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam dengan Total dan Inpex yang berakhir pada 31 Maret 2017 tidak akan diperpanjang;
  2. Hak pengelolaan (operatorship) Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina sejak 1 April 2017.
  3. Partisipasi saham (Participating Interest, PI) pengelolaan Blok Mahakam kepada daerah terkait, minimal sebesar 10%. Impementasi PI harus dikordinasikan dan dijamin oleh pemerintah bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta yang berpotensi merugikan Daerah;
  4. Pertamina dapat mengundang partisipasi (farm-out), atau share down kepada kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex, guna memiliki saham Blok Mahakam melalui proses tender. Dengan adanya akuisisi saham oleh kontraktor lain (farm-in), maka terbuka kesempatan bagi Pertamina maupun pemerintah untuk memperoleh dana segar sebelum eksploitasi berlangsung;
  5. Keputusan kontrak Blok Mahakam harus bebas dari tindak korupsi, perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna kepentingan Pemilu/Pilpres 2014;
  6. KPK harus terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya.

Sejak 1 April 2017, seluruh aset dan cadangan Blok Mahakam 100% menjadi milik negara. Oleh sebab itu, setiap partisipasi pemilikan saham oleh kontraktor asing, termasuk oleh Total dan Inpex, harus diporses melalui langkah akuisisi cadangan migas yang berlaku umum, sebagaimana Pertamina mengakuisisi 46% saham BP di ONWJ pada 2009, atau akusisi saham ConocoPhillips di Blok 405A, Menze Lejmat North, Ourhoud dan EMK, Algeria, pertengahan 2013.

Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina untuk menjadi operator di Blok Mahakam, sambil menyebarkan informasi yang sesat dan menyesatkan dapat dianggap sebagai penghianatan terhadap konstitusi, merendahkan martabat dan kemampuan bangsa sendiri, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. Sambil melakukan upaya pencegahan korupsi pada kontrak Blok Mahakam, kami meminta KPK untuk memeriksa, menyidik dan memproses para pelaku yang nyata-nyata telah melakukan kebohongan publik dan manipulasi informasi dalam rangka membela kepentingan asing.

Apa Komentar Kamu?