SHARE

Satunegeri.com — Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara berkeras meminta jatah PI Blok Mahakam sebesar 19 persen. ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan keputusan finalnya pembagian hak partisiasi (participating Interest/PI) Blok Mahakam bagi pemerintah daerah kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini berangkat dari hasil rapat antara Menteri ESDM, Sudirman Said dengan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek pada pekan lalu, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara berkeras meminta jatah PI sebesar 19 persen.

“Info yang saya peroleh akan dibawa ke Pak Jokowi. Nanti beliau yang putuskan,” kata Andang Bahtiar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/6).

Ketika dikonfirmasi ke Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto belum dapat memastikan apakah permintaan pemda akan diakomodir. Intinya, kata Djoko, Kementerian ESDM tengah menyiapkan surat pengajuan yang berisi soal permintaan Pemda.

“Saya lagi buat suratnya,” ujar singkat saat dihubungi CNN INdonesia.

Sebagai informasi, dua pekan lalu Menteri ESDM telah memutuskan porsi pembagian PI Blok Mahakam pasca habisnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation pada 2018 mendatang.

Rinciannya, Pertamina, Pemprov Kaltim dan Pemda Kukar mendapatkan hak partisipasi sebesar 70 persen, sedangkan sisanya diserahkan ke Total dan Inpex.

Menanggapi keputusan tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan keberatannya dan meminta agar pihaknya memperoleh porsi 19 persen. Bahkan bersama Pemda Kukar, Gubernur Kaltim Awank Faroek membuat 10 tuntutan tertulis yang disampaikan ke Menteri Sudirman saat ketiganya bertemu Kamis (25/6) malam di Balikpapan.

“Kami mendukung keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang akan berakhir kontrak kerjasamanya. Namun kami memiliki 10 catatan tersendiri dan meminta PI 19 persen,” ujar Awang seperti dikutip dari surat tersebut, Jumat (26/6).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mendesak pemerintah tak mengamokomodir keinginan Pemda karena pemberian PI 19 persen tadi rawan diselewengkan dan berpotensi membuka peluang kerjasama daerah dengan swasta (fronting) dalam hal penyediaan dana pengembangan (cashcall).

Apa Komentar Kamu?