SHARE

46nelayan

Satunegeri.com – Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina, KKP diberikan keleluasaan untuk turut mengawasi jalannya distribusi bbm bersubsidi kepada nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, di Gedung KKP, (4/9) mengatakan bahwa pengaturan dan pendistribusian minyak solar bersubsidi akan dilakukan KKP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PT Pertamina.

“Kami akan mengawasi distribusi di daerah bersama SKPD dan pertamina, karena masalahnya di lapangan ini distribusi jatahnya sering tidak sesuai,” kata Cicip Sutardjo.

Untuk pengawasannya akan dilakukan dengan dua cara, pertama mengawasi penyaluran agar tertib melalui SPBN dan SPDB sampai ke daerah. Namun jika prasarana dan fasilitas di sentra nelayan belum memungkinkan, untuk pengawasannya dilakukan dari SPBU dengan catatan nelayan yang bersangkutan harus mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD setempat atau KKP.

Sementara itu, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yusuf Solihin, menyatakan bahwa distribusi memang menjadi masalah untuk nelayan, sehingga pembatasan subsidi untuk nelayan, dalam praktek lapangannya dilakukan secara tidak adil.

Kondisi tersebut mengakibatkan 20% nelayan yang tidak melaut sehingga sangat berdampak pada pendapatan dan hasil tangkap nelayan. Dia juga mengatakan bahwa pada awal Agustus terdapat sekitar 251 kapal di Muara Angke yang tidak dapat melaut.

Menanggapi hal tersebut, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan Pertamina selaku penyalur telah bekerja sesuai dengan kuota yang ditetapkan BPH Migas selama ini.

Nantinya, dia mengatakan penyaluran distribusi akan menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan KKP dan SKPD setempat mengenai besar kuota yang diperlukan.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

two × one =