SHARE

Satunegeri.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Presiden agar memberikan payung hukum untuk menindak praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti.

Menteri KP meminta payung hukum khusus sebagai dasar untuk melakukan pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. “Payung hukum minimal dalam bentuk instruksi presiden (inpres) seperti halnya di Amerika Serikat (AS) yang akhirnya sukses memberantas praktik ilegal itu,” kata Susi.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama telah mengeluarkan payung hukum selevel inpres untuk mengatasi praktik IUU fishing. Dengan Inpres tersebut, upaya pemberantasan praktik IUU fishing dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus.

“Kami ingin ada inpres tentang Percepatan Pemberantasan IUU Fishing, sehingga kita punya pengamanan atas sumber daya laut dan Indonesia bisa berdaulat di atas laut. Agar tingkat perlindungan lebih tinggi, lebih mumpuni dan lebih keras dari sisi penegakan hukum. Kita berharap Pak Presiden bisa segera merealisasikannya,” kata dia saat Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2014 dan Outlook 2015 di Jakarta, Senin (5/1).

Susi mengklaim, sebenarnya upaya KKP dalam memberantas praktik IUU fishing telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini telah dirasakan sebagian besar masyarakat terutama nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kini hasil tangkapan nelayan di beberapa daerah jumlahnya semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. “Dengan hasil yang cukup menggembirakan tersebut, KKP akan terus konsisten memberantas IUU fishing,” kata dia.

Apa Komentar Kamu?