SHARE

kapal-inka-transshipment

Satunegeri.com РKementerian Kelautan dan Perikanan tengah  mempertimbangkan transshipment atau alih muatan di tengah laut untuk kapal lokal diperbolehkan asalkan memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencabut Peraturan Menteri (terkait larangan transshipment), namun hanya akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk kapal-kapal pengepul dan pengangkutnya.

Dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait peraturan menteri, alih muatan akan dimungkinkan untuk memperbolehkan kapal-kapal lokal membawa muatannya dari fishing ground ke pelabuhan dengan kapal pengangkut.

NAmun tentunya telah melalui¬† verifikasi ketat dan kapal-kapal tersebut harus dipasang alat Vessel Monitoring System (VMS). “Kalau tidak, kami tidak akan mengizinkan pengangkutan dari fishing ground ke pelabuhan,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien mengatakan, berbagai asosiasi perikanan menginginkan larangan transshipment (alih muatan di tengah laut) untuk ditinjau ulang, karena menurunkan mutu komoditas perikanan yang ditangkap.

Menurut Yussuf, nelayan seperti di berbagai daerah di wilayah Indonesia bagian timur masih ada sejumlah lokasi yang belum ada tempat pendaratan ikan yang memadai.

Dengan demikian, lanjutnya, berapapun nelayan menangkap ikan tidak akan bisa menjual atau terserap seluruh hasil tangkapannya, padahal banyak pelaku usaha yang menggunakan pola kemitraan “bapak-anak asuh” yang membutuhkan alih muatan dari satu kapal ke kapal lainnya.

Apa Komentar Kamu?