SHARE

image-satunegeri

SatuNegeri.com – Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih memerlukan jaminan, membuat fasilitas modal perbankan itu menjadi semakin tidak tepat sasaran. Hal itu dikatakan oleh Direktur Institute for Global Justice (IGJ), Riza Damanik.

Menurutnya dengan jaminan aset usaha seperti kapal, mesin, dan pabrik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian besar nelayan Indonesia, fasilitas KUR justru hanya dinikmati oleh pemegang modal besar (kaum korporat).

Riza mencontohkan, pada akhirnya fasilitas kredit murah justru dinikmati oleh perusahaan bukan petani maupun nelayan. “Paling tidak ini yang kita temui pada perusahaan-perusahaan udang terpadu yang menerapkan sistem inti plasma,” ungkapnya.

Persoalan lainnya, menurut Riza adalah, adanya manipulasi antara petani dan nelayan terhadap perbankan. karena pada akhirnya seluruh dana pinjaman dikelola oleh perusahaan, dan bukan oleh petani maupun nelayan.

Namun Dirut BRI Sofyan Basir membantah jika penyaluran KUR bagi sektor perikanan di dalam negeri memerlukan jaminan yang masih memberatkan nelayan.

Ia menjelaskan, kalau pinjamannya lebih dari Rp 20 juta hingga Rp 500 juta maka jaminannya adalah usaha si nelayan sendiri. Ia mencontohkan nelayan membeli kapal maka kapal itu jadi jaminan. Demikian pula jika nelayan memiliki pabrik es, membeli mesin.

Namun demikian, Sofjan mengakui, sejak digulirkan hingga 2012, penyaluran KUR di sektor perikanan masih sangat rendah, baru mencapai Rp 708,2 miliar atau hanya 0,73 persen dari target nasional Rp 30 triliun.

Menurut Sofyan, kendala selama ini bisa diatasi dengan mengefektifkan hubungan BRI khususnya kantor cabang di daerah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) di daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan nelayan dalam mendapatkan informasi KUR lebih lengkap.

 Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo mengatakan penyaluran KUR bagi sektor perikanan masih sangat kecil, kurang dari 1 persen. Utamanya pada skema kredit KKPE yang dialokasikan sebesar Rp 140 miliar, tapi penyerapannya masih kecil.

Tercatat, pada realisasi KUR 2012 sektor perikanan hanya Rp 708,235 miliar atau 0,73 persen dari plafon nasional.

Sementara itu, untuk 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan peningkatan plafon KUR sebesar Rp 1 triliun. Di samping mengupayakan skema lainnya, seperti KKP-E, LPDB, PKBL, dan BLU Pembiayaan KKP yang izin operasionalnya masih diproses.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

3 × 5 =