SHARE

Oleh : DR. Marwan Batubara, IRESS

Dunia migas nasional patut bersyukur dengan kembalinya Blok Mahakam kepada negara pada 1 Januari 2018. Setelah dikuasai Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Coporation selama 50 tahun, setengah abad, akhirnya pengelolaan Blok Mahakam yang masih menyimpan cadangan terbukti migas sekitar 5-7 triliun cubic feet (TCF) dan minyak & kondensat 100 -120 juta barel resmi dikelola oleh Pertamina. Proses serah terima wilayah kerja (WK) Mahakam dilakukan oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang mewakili pemerintah kepada Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam yang mewakili Pertamina pada 1 Januari 2018, pukul 00.00 WITA di Balikpapan.

Beralihnya pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina telah mendapat apresiasi publik dan pemberitaan sangat luas oleh media massa nasional, baik cetak maupun elektronik, dalam seminggu terakhir. Indonesia seolah mencapai suatu keberhasilan yang fenomenal, sehingga banyak kalangan yang larut dalam euforia merayakan kembalinya Mahakam dalam suasana Tahun Baru 2018 yang meriah. Namun apakah kita memang layak merayakan dan karena itu, pekerjaan atau “perjuangan” untuk mengadvokasi sudah selesai? Mari kita cermati.

Penyerahan Blok Mahakam kepada Pertamina pada 1 Januari 2018 akhirnya merupakan hal yang nyata. Sehingga, bagi sejumlah kalangan yang terlibat advokasi Mahakam dalam waktu panjang, lebih dari 7 tahun, serah terima tersebut memang patut dirayakan. Namun, perayaan tersebut tidak perlu menjadi euforia, sebab yang kita rayakan adalah sesuatu yang memang menjadi hak rakyat dan dijamin oleh konstitusi. Apalagi jika ada oknum penguasa yang mengklaim telah berjasa. Faktanya, perjuangan atau advokasi yang selama dilakukan ternyata adalah advokasi melawan oknum-oknum pejabat bangsa sendiri yang lebih memihak dan bekerja sama dengan asing, bukan perjuangan melawan penjajah.

Guna mendapatkan kembali Blok Mahakam, para pelaku advokasi, yang merupakan stake holders Pertamina, memang harus melawan oligarki penguasa dan pengusaha asing/ domestik dalam waktu yang lama dan berkelanjutan. Stake holders tersebut meliputi tokoh-tokoh nasional, para aktivis, serikat-serikat pekerja Pertamina/migas dan BUMN, badan-badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, sejumlah Anggota DPR, pengurus-pengurus partai, ormas, LSM, dll. Mereka berjuang sejak 2010 melalui berbagai langkah advokasi berupa seminar, pernyataan sikap, demonstrasi, penggalangan petisi, RDPU ke DPR, penyampaian tuntutan ke Istana Presiden, pelaporan potensi korupsi ke KPK, dll.

Sebagai kilas balik, tercatat dua pejabat utama yang lebih menginginkan asing tetap bercokol di Blok Mahakam dibanding menyerahkan kepada BUMN, yaitu J. Wacik dan R. Rubiandini. Di samping itu terdapat pula pejabat-pejabat SKK Migas dan beberapa Anggota DPR sejumlah partai. Guna mendukung TEPI/Inpex, mereka nekat dan tidak merasa malu mengungkap berbagai alasan tak logis dan kebohongan publik. Untungnya, di samping sikap manajemen Pertamina yang konsisten sejak Karen Agustiawan hingga (moga-moga) sekarang, gerakan advokasi semakin membesar dan terus berlanjut, sehingga kedua pejabat eksekutif tersebut urung menjalankan niat, dan belakangan justru masuk penjara.

Ironisnya, saat ini perjuangan panjang tersebut belum juga berakhir. Gerakan advokasi masih harus berlanjut, karena adanya beberapa hal sangat penting yang masih belum tuntas (pending) agar Blok Mahakam dikuasai Pertamina secara utuh. Pertama, terkait besarnya saham yang akan di-share down oleh Pertamina, apakah 30% sesuai Permen ESDM No.15/2015, atau 39% sesuai Keinginan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Ada pihak-pihak asing yang  masih belum rela melepas kenikmatan dan ingin tetap bercokol di Mahakam. Disamping itu, tanpa rasa malu, masih ada saja oknum-oknum domestik pro-asing yang berburu rente melalui proses share down saham tersebut.

Sesuai Permen ESDM No.15/ 2015, pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai operator dengan saham 100%. Melalui serangkaian pembahasan, saat itu Kementrian ESDM memutuskan pihak Indonesia (BUMN & BUMD) mengontrol saham 70%, sedangkan TEPI/ Inpex diberi kesempatan memperoleh saham 30%. Ternyata, sesuai “permintaan” TEPI/Inpex, Jonan “menginginkan” agar Pertamina “meminta” kepada pemerintah untuk meningkatkan saham yang di-share-down  menjadi 39%. Sikap pejabat pemerintah ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan sikap pemerintah sebelumnya yang diwakili J. Wacik dan R. Rubiandini.

Kedua, masih adanya oknum pejabat di lingkungan kekuasaan yang ingin memiliki saham Mahakam dengan gratis atau biaya semurah mungkin melalui cara “membonceng” pada saham asing atau TEPI/Inpex. IRESS memperoleh informasi dari mantan pejabat teras di satu kementrian tentang adanya beberapa oknum pejabat yang sangat berminat memiliki saham Mahakam melalui “kerja sama” dengan perusahaan asing tersebut. Oknum-oknum ini terus berupaya sejak dulu agar jumlah saham Pertamina yang di-share down menjadi lebih besar.

Ketiga, belum ditetapkannya harga saham yang akan di-share down berdasarkan nilai aset: a) cadangan terbukti dan b) sarana produksi migas. SKK Migas menyatakan (3/2017), cadangan terbukti Mahakam 3,8 TCF gas dan 131 juta barel minyak. Belakangan (12/2017) angka SKK tersebut berubah menjadi 4,9 TCF gas dan 57 juta barel minyak. Pakar migas Eddy Purwanto mengatakan cadangan gas Mahakam akhir 2017 masih sekitar 8 TCF dan dapat bertambah menjadi 10-12,5 TCF jika dilakukan eksplorasi lebih lanjut (Purwanto, 2011). Terlepas dari rentang cadangan yang cukup lebar, jika diasumsikan cadangan terbukti gas “hanya” 6 TCF dan minyak 100 juta barel saja, serta harga gas USD8/mmBtu dan minyak USD60/barel, maka nilai 100% cadangan Mahakam adalah USD54 miliar. Jika diasumsikan nilai akuisisi cadangan terbukti adalah 15% terhadap harga pasar (Ernst & Young, 2012), maka biaya akuisisi 100% saham Mahakam adalah 15% x USD54 miliar = USD8,1 miliar. Jika TEPI/ Inpex mengakuisisi 30% saham, maka biaya yang harus dibayarkan kepada Pertamina khusus untuk cadangan terbukti adalah 30% x USD8,1 miliar = USD2,43 miliar.

Saat ini Blok Mahakam telah berproduksi dan memiliki aset produksi bernilai miliaran USD. Pada 1 Januari 2018, 100% aset produksi ini menjadi milik Pertamina karena seluruh biaya investasi telah dipulihkan kepada TEPI/Inpex melalui mekanisme cost recovery skema depresiasi dipercepat. Karena itu, nilai aset produksi ini harus dihitung dengan cermat (oleh konsultan independen), kemudian dibayar TEPI/Inpex secara benar tanpa manipulasi. Diperkirakan nilai akuisisi aset produksi yang harus dibayarkan minimal USD1 miliar. Dengan demikian, total biaya yang harus dibayar TEPI/Inpex untuk akuisisi 30% saham diperkirakan: USD2,43 miliar (aset cadangan) + USD1 miliar (aset produksi) = USD3,43 miliar.

Kita tidak tahu berapa biaya yang akhirnya dibayar TEPI/Inpex kepada Pertamina. Biaya tersebut seharusnya bukan sekadar signatory bonus USD100 juta-200 juta seperti diinginkan kedua perusahaan asing. Juga, ke depan harga minyak berpotensi naik, sehingga besarnya dana akuisisi tersebut harus pula meningkat! Sejalan dengan itu, kita pun sangat khawatir jika ada oknum pejabat negara yang sengaja menyembunyikan atau menyatakan nilai kedua aset lebih rendah dari semestinya, sehingga terbuka kesempatan memperoleh rente korupsi, dan bisa dipakai untuk logistik Pemilu 2019. Agar negara tidak dirugikan, hal-hal tersebut sangat penting untuk dikawal oleh stake holders pelaku advokasi Mahakam.

Keempat, ke depan Pertamina harus mereview dan memperbaiki berbagai kontrak yang saat ini diatur melalui kebijakan contract mirroring oleh SKK Migas pada saat mengalihkan kontrak-kontrak berbagai penyediaan barang dan jasa, yang sebelumnya dilakukan TEPI, kepada Pertamina (Pertamina Hulu Mahakam, PHM). Kebijakan contract mirroring dilakukan untuk memberikan kepastian kesinambungan operasi dan tingkat produksi, serta mencakup lebih dari 500 kontrak, antara lain terkait kontrak SDM melibatkan hampir 2.000 karyawan, kontrak kapal, rig dan penunjang operasi lainnya. Secara keseluruhan, nilai kontrak dalam masa transisi yang disebut berdurasi 1 tahun ini mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar AS.

Faktanya, dalam masa transisi tahun 2017 yang lalu, Pertamina sudah mencapai beberapa prestasi berupa pengeboran sesuai target, namun biaya lebih efisien dan waktu pengeboran lebih cepat. Pertamina telah berhasil menekan biaya pengeboran sumur lebih efisien 23% terhadap anggaran, waktu pengeboran lebih cepat 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan 120%, dan memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%. “Ini adalah bukti bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, alih kelola Blok Mahakam ini akan berjalan baik,” kata Dirut PHM Bambang Manumayoso di Jakarta (28/12/2017).

Untuk tahun berikutnya, Pertamina harus memperbaiki seluruh kontrak hasil “contract mirroring” warisan SKK/TEPI ini agar biayanya lebih efisien dan efektif, serta kepentingan industri nasional dapat diutamakan. Pertamina harus mengubah atau mengganti kontrak-kontrak warisan TEPI, mengingat sejumlah kontrak tersebut dilakukan dengan perusahaan subsidiaries TEPI sendiri, dan di sisi lain kita harus mengutamakan kepentingan pelaku industri migas nasional. Inilah salah satu alasan penting mengapa BUMN kita harus menjadi operator di blok-blok migas nasional, yakni untuk menjamin kontrak yang lebih efisien dan efektif, sekaligus pula untuk mengutamakan pelaku dan produk industri domestik.

Kelima, KESDM dan SKK Migas perlu memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang dimiliki TEPI terkait 50 tahun kontrak Blok Mahakam harus diserahkan kepada negara untuk dimanfaatkan oleh BUMN. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal  20 ayat  (1) dan (3) UU Migas No.22/2001 sebagai berikut: 1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. 3) Apabila Kontrak Kerja Sama (KKS) berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa KKS kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. Dalam hal ini pemerintah pun harus bersikap tegas terhadap berbagai hak paten yang diklaim TEPI yang faktanya telah dibiayai negara melalui skema cost recovery.

Memperhatikan demikian banyaknya masalah pending dibalik perayaan keberhasilan kembalinya Blok Mahakam kepada Negara/BUMN, maka sudah sepantasnya kita bersikap wajar, tidak larut dalam euforia dan tetap waspada terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan terjadi dalam waktu dekat. Untuk itu, IRESS mengingatkan para stake holders, termasuk puluhan ribu petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” (2012)  untuk melanjutkan  advokasi guna penguasaan Mahakam yang utuh dan optimal oleh Pertamina, pencegahan KKN dibalik rencana share down saham yang mestinya melalui tender terbuka, penetapan nilai aset cadangan dan sarana produksi yang objektif dan transparan, serta perbaikan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa yang pro pelaku industri nasional oleh Pertamina ke depan.[]

 

 

 

Apa Komentar Kamu?