SHARE

42keuangan

Satunegeri.com – Dalam laporan yang dibacakan oleh anggota V  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerdja Djanegara dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin (6/7), BPK menemukan 70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp 2,16 triliun dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.

Temuan tersebut menurut BPK berpotensi kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, dimana potensi kerugian deerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, administrasi senilai Rp 469,51 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

Karena itu ia meminta adanya perhatian dan tindak lanjut yang serius dari temuan tersebut. Dan 70 temuan dugaan penyimpangan tersebut, diantaranya yaitu:

• Pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT DP Lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.

• Pengadaan tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar.

• Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT TJ melakui inbreng tidak sesuai ketentuan.

• Penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

• Kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar.

• Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,05 miliar.

Apa Komentar Kamu?