SHARE

Russia Ukraine Gas

Satunegeri.com – Tetap dipertahankannya aturan-aturan di sektor migas yang dapat menimbulkan celah mafia untuk bermain, menurut Analis ReforMiner Institute yang juga Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, merupakan penyebab bobroknya tata kelola migas di Indonesia saat ini.

“Menteri ESDM sendiri sudah mengakui, banyak pemegang alokasi gas ternyata tidak kredibel, tidak punya infrastruktur gas. Ini sumbernya karena aturan yang lemah dan menimbulkan celah mafia bermain. Tapi sayangnya aturannya tetap dipertahankan, entah sengaja atau tidak,” katanya dalam Outlook Sektor Gas 2015, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1).

Salah satunya menurut Pia Agung adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tidak diatur secara jelas, siapa orang atau perusahaan yang dapat alokasi gas.

“Aturan di sana hanya ada prioritas alokasi gas pertama untuk lifting minyak, industri pupuk, listrik, dan industri. Tapi siapa yang dapatkan alokasi itu tidak diatur jelas, ini celah dan sudah lama dibiarkan,” ungkapnya.

Selain itu pada Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2005, perusahaan pemegang izin usaha niaga gas juga tidak diatur apakah perusahaan atau trader tersebut harus punya infrastruktur atau tidak, atau punya kewajiban bangun infrastruktur gas.

Tidak hanya alokasi gas, dalam tender wilayah kerja migas pun, sudah sejak lama, para pemenang-pemenang wilayah kerja (blok migas) tidak diseleksi sangat ketat.

“Hal itu terbukti pemenang-pemenang blok migas bukan pemain hulu migas yang riil, sehingga tidak dieksplorasi, tidak dikerjakan, sehingga cadangan migas Indonesia tidak bertambah, mereka hanya jual surat saja, ini semua sumbernya karena aturan-aturan yang dibuat, entah dibuat sengaja atau tidak, sehingga celah mafia bisa bermain di sektor ini,” tutupnya.

Apa Komentar Kamu?