SHARE

Satunegeri.com – Menteri BUMN Rini Soemarno telah menyampaikan gagasan tentang rencana akuisisi 50% saham Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN, sedang 50% saham sisanya masih dimiliki Pertamina. Menurut Indonesian Resources Studies (IRESS), PGE dan PLN harus tetap fokus di bisnisnya masing-masing.

Disampaikan oleh Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, alasan pemerintah bahwa akuisisi diperlukan agar terjadi sinergi kekuatan hulu dan hilir di bidang usaha panas bumi tidaklah tepat.

“Sebab menurut UU No. 22/2014 tentang Panas Bumi, kedua sektor hulu dan hilir tersebut terpisah dalam rezim pengusahaan panas bumi dan rezim pengusahaan ketenagalistrikan,” kata Marwan dalam seminar “Menyoal Rencana Akuisisi PGE oleh PLN” di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (15/09).

Ditambahkan olehnya, bisnis yang diusahakan oleh PGE hanyalah di hulu, yakni membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di mana PGE pun tidak berniat berbisnis di sektor hilir.

“Karena itu akan lebih relevan jika PGE tetap sebagai unit usaha Pertamina yang selama ini berpengalaman di sektor hulu, dibanding berada di bawah PLN yang ranah bisnisnya di hilir,” tegas Marwan.

Motif akuisisi agar harga uap panas bumi menjadi lebih murah pun dijelaskan Marwan perlu diuji dan dianalisis lebih mendalam. Marwan pun membeberkan bahwa harga jual listrik PGE ke PLN pada 5 PLTP (Kamojang, Karaha, Lahendong, Ulubelu dan Lumutbalai) yang mayoritas kapasitasnya antara 30-55 MW, berkisar US$ 8,4-11,60 sen per kWh.

“Sementara pemerintah justru setuju membeli listrik PLTP Muara Laboh di Sumatera Barat dari Supreme Energy US$ 13,4 sen per kWh. Padahal harga listrik tertinggi wilayah I PGE dengan PLN hanyalah US$ 11,6 sen per kWh. Mengapa PLN justru membeli dari swasta yang lebih mahal,” tanya Marwan.

Dilanjutkan oleh Marwan, wajar kalau muncul kecurigaan tentang adanya berbagai motif di balik rencana akuisisi PGE oleh PLN.

“Sejauh ini IRESS telah mencatat kecurigaan berbagai pihak tentang motif di balik rencana akuisisi, seperti monetisasi/leverage¬†aset/kapital, perburuan dana penggantian carbon credit, penguasaan sumber panas bumi potensial milik BUMN, memberi kesempatan swasta/asing, melakukan IPO, menyiapkan lahan bisnis bagi penerima Tax Amnesty, sampai menyiapkan perusahaan untuk membeli perusahaan-perusahaan PLTP yang sudah beroperasi,” paparnya.

“Sebagian motif di atas mungkin sah saja secara bisnis dan menguntungkan bagi negara dan rakyat. Namun dapat saja sebagian motif tersebut menyebabkan berkurangnya penguasaan negara melalui BUMN dan juga merugikan rakyat, terutama karena adanya motif perburuan rente atau kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan,” pungkas Marwan

Apa Komentar Kamu?