SHARE

image-satunegeri

satunegeri.com – Karena dinilai telah melakukan penyerobotan lahan,Masyarakat adat Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah melakukan aksi blokir pintu masuk perusahaan perkebunan sawit PT Gemareksa Mekarsari (PTGM), sejak Senin (18/11).

Dalam keterangan persnya, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Lamandau, Yosep Maran mengatakan bahwa PTGM telah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat adat seluas 856 hektar dari luas izin koordinat HGU yang diberikan kepada pihak perusahaan.

Karena itu, masyarakat adat Lamandau meminta wilayah yang telah digarap tersebut dikembalikan pada masyarakat adat atau komunitas pewarisnya. Selain itu, dalam aksi tersebut juga menuntut agar PTGM memenuhi kewajiban membangun kebun rakyat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5/2011, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat setidaknya seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan.

Menurut Yosep, pihaknya akan tetap menutup pintu perusahaan hingga hak masyarakat adat dipenuhi oleh perusahaan sawit tersebut.

Basis data daring milik The Land Matrix mencatat, investor sekunder PTGM adalah Felda Global Ventures Holdings Bhd. dan Lembaga Tabung Haji. Keduanya milik Malaysia dengan kontrak seluas 6.398 hektar.

Yosep menambahkan, pada Senin (18/11/2013) PD AMAN Lamandau juga melakukan aksi orasi di depan Kantor Bupati Lamandau. Aksi ini dilakukan agar Bupati Lamandau segera melaporkan PTGM ke Kapolres Kabupaten Lamandau dan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Lamandau.

Selain itu tuntutan lainnya yang dilakukan PD AMAN Lamandau, yaitu agar bupati mencabut izin PTGM di Kelurahan Naga Bulik dan Desa Bunut seluas sekitar 3.000 hektar karena tidak memiliki IUP, HGU, dan izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

twenty − 9 =