SHARE

Oleh. Rahma Widhiasari (Indonesian Resources Studies)

Pasca keputusan Presiden Jokowi yang mengesahkan pembentukan holding BUMN migas melalui PP No.6/2018. Pro dan kontra holding BUMN migas terus bergulir. PP No.6/2018, mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam modal Perusahaan PT Persero Pertamina, mengatur pemerintah menambah penyertaan modal negara berupa pengalihan 13.809.038.755 saham seri B milik pemerintah pada PT PGN Tbk. kepada PT Pertamina (Persero). Kemudian, holding migas akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina. Pembentukan BUMN migas bertujuan untuk mencapai target kemandirian energi serta mendukung ketahanan energi nasional.

Menteri BUMN Rini Soemarno, mengatakan bahwa pembentukan holding migas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta menaikkan pendapatan negara dari BUMN migas. Pemerintah memiliki target untuk menjadi negara yang mandiri di sektor energi, maka otomatis perlu memiliki BUMN yang kuat dan efisien. Menteri BUMN optimis, bahwa pembentukan holding migas, adalah bagian dari strategi korporatisasi, restrukturisasi, dan profitisasi. Holding BUMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, skala, jaringan, pendanaan, manajerial, dan kemampuan BUMN dalam kompetisi global.

Menurut Kementrian BUMN, pembentukan holding perusahaan negara merupakan bagian dari strategi korporatisasi, restrukturisasi, dan profitisasi. Holding BUMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, skala, jaringan, pendanaan, manajerial, dan kemampuan BUMN dalam kompetisi global. Penguatan dilakukan dalam rangka menjadikan BUMN berwibawa dihadapan perusahaan swasta dan asing. Pembentukan holding merupakan hal yang telah lama dilakukan negara ASEAN lain, seperti Temasek, Singapura atau Khasanah, Malaysia sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas. Karena itu, holdingisasi BUMN merupakan salah satu upaya menjadikan perusahaan-perusahaan negara lebih tangguh.

Di samping itu, faktor penting yang ingin dicapai adalah terjadinya sinergi seluruh potensi sektor migas nasional. Pasca terbentuknya holding migas, akan ada pemanfaatan fasilitas bersama antara PGN dan Pertagas. Sinergi kedua perusahaan antara lain adalah terhubungnya infrastruktur gas dari barat (Arun) hingga timur (Papua) Indonesia tanpa adanya duplikasi. Sinergi infrastruktur ini akan meringkas dana distribusi infrastruktur gas, sehingga diharapkan harga gas menjadi lebih murah.

Kritik Atas Holding Migas

Berdasarkan uraian manfaat holding migas di atas, maka holding migas mendesak untuk diwujudkan dalam kelembagaan tata kelola migas nasional. Namun demikian, beberapa pengamat migas masih mempertanyakan aspek legal, aspek konstitusi, tata kelola korporasi BUMN, serta mekanisme kontrol pemerintah dalam holding. Disamping itu, dipertanyakan pula bagaimanan pelaksanaan pelayanan dari perusahaan negara serta kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dalam holding migas.

Kritik keputusan holding, salah satunya datang dari Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, yang menilai holding migas bertentangan dengan konstitusi. Ini karena menempatkan PGN sebagai anak perusahaan Pertamina (PP 47 Tahun 2017), mengakibatkan hilangnya status PGN sebagai BUMN. Hilangnya status perusahaan negara atas BUMN yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33, ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengkritisi proses penyatuan BUMN migas, perlu dicek kembali agar memenuhi semua persyaratan yang ada. Sehingga tidak ada aspek legal yang dilanggar dalam pembentukan holding. Kemudian, perlu dirumuskan kembali misi holding migas, apakah benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan energi nasional atau tidak.

Ekonom UI, Faisal Basri juga meragukan keputusan holding migas. Pihaknya mengkhawatirkan distribusi gas tidak maksimal. Sebelumnya, kompetisi PGN dan Pertagas telah mengakibatkan harga gas di dalam negeri tidak efesien karena ada mekanisme berjualan lewat trader (calo). Faisal khawatir jika infrastruktur PGN hanya dimanfaatkan untuk menfasilitasi trader gas yang tidak memiliki infrastruktur. Hal ini karena Pertamina menjual gas melalui Pertagas Niaga. Sedangkan Pertagas Niaga menjual gas ke trader, yang terus menerus bermasalah karena tidak memiliki infrastruktur/pipa gas yang memadai. Kondisi ini telah mengakibatkan distribusi gas tidak maksimal, dan harga gas tidak efesien.

Pendapat para pengamat ekonomi migas tersebut di atas tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah untuk berbenah dalam menyiapkan kelembagaan hoding migas. Terkait aspek konstitusional misalnya, pemerintah tetap harus menjaga terwujudnya penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini aspek penguasaan negara melalui pengelolaan oleh Holding BUMN harus tetap terjamin walau pun kelak terbentuk berbagai anak-anak perusahaan.

Dalam aspek legal dan kelembagaan, pembentukan holding migas tetap harus mematuhi berbagai UU dan peraturan yang berlaku. Misalnya dalam penyertaan modal negara pada PGN ke dalam Pertamina, maka pemerintah harus mematuhi mekanisme APBN dan mendapat persetujuan DPR, sesuai UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Jika hal ini belum ditempuh, maka meskipun PP pembentukan holding telah terbit, pemerintah mungkin dapat segera melakukannya, sehingga pelanggaran UU dapat dihindari.

Aspek legal dan kelembagaan lain misalnya adalah akan hilangnya kontrol Pemerintah dan DPR secara langsung pada BUMN yang kelak menjadi anak perusahaan holding, akibat perubahan bentuk perusahaan dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta. Penggabungan PGN sebagai anak usaha Pertamina juga akan berakibat pada hilangnya pengawasan keuangan negara oleh BPK, BPKP dan KPK atas anak usaha holding tersebut. Untuk itu pemerintah perlu menjamin dan mencari cara agar kehilangan berbagai mekanisme kontrol tersebut dapat diatasi, misalnya dengan menetapkan berbagai ketentuan dalam UU Migas baru atau penerbitan PP yang baru.

Dengan pembentukan holding migas, masyarakat pun dapat pula dirugikan. Misalnya jika selama ini, sesuai UU No.19/2003 tentang BUMN, rakyat mendapatkan pelayanan dari perusahaan negara melalui kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), maka dengan berubah menjadi PT atau anak perusahaan Holding, berbagai pelayanan yang diterima tersebut akan hilang. Untuk itu, agar UU tidak dilanggar dan dukungan masyarakat tetap dapat diperoleh, pemerintah harus mencari jalan dan membuat aturan baru agar berbagai kewajiban PSO dapat terlaksana meskipun perusahaan tersebut telah berubah status.

Dalam aspek finansial, pemerintah perlu menjamin bahwa mekanisme penggabungan perusahaan-perusahaan yang ada dalam holding tidak merugikan negara dan rakyat. Seperti diketahui, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh jika ingin menggabungkan PGN dengan Pertagas. Misalnya, jika bisnis dan infrastruktur Pertagas digabungkan ke dalam PGN, maka nilai kontribusi peningkatan modal negara ke dalam PGN tersebut harus dihitung secara akurat dan objektif. Di sisi lain, nilai saham seluruh pemegang saham publik di PGN harus terdilusi, kecuali jika mereka turut berkontribusi meningkatkan modal secara proporsional dengan peningkatan modal negara tersebut.

Kemudian, terdapat usulan agar pemerintah diminta meningkatkan porsi sahamnya pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pemerintah membeli balik saham publik yang ada di PGN. Hal ini supaya Pemerintah mampu mengendalikan PGN sepenuhnya.Dengan begitu, pemerintah bisa lebih mudah memberikan penugasan kepada PGN melalui Pertamina.Dengan bertambahnya porsi kepemilikan, pemerintah akan lebih mudah mengintervensi keuangan PGN. Holding migas diprediksi akan meningkatkan laba PGN dan semua pemegang saham bisa diuntungkan. Selain itu, dengan semakin banyaknya proporsi saham Pemerintah di PGN, kewajiban pelayanan publik (public service obligation atau PSO) di sektor gas akan semakin mudah.
PGN sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sulit melaksanakan PSO karena bisa melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Pertamina ditugaskan melaksakan PSO, karena yang boleh melaksakan PSO adalah BUMN yang 100 persen dimiliki Negara.

Saat ini pemerintah memang menjadi pemegang saham mayoritas di PGN, yakni sebesar 54 persen. Namun banyak kebijakan PGN yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan kinerja PGN buruk, termasuk sampai rugi. Seharusnya, perusahaan yang berada di sektor strategis seperti gas, seharusnya dipegang 100 persen oleh pemerintah. Namun, dibuat lebih transparan seperti perusahaan terbuka. Sehingga publik bisa mengawasi, sehingga perusahaan bisa lebih efisien, serta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.

Melalui holding migas diharapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas yang komprehensif dengan harga terjangkau akan lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak seperti sebelumnya, kompetisi dua BUMN telah menyebabkan tumpang tindih pembangunan jaringan pipa gas di daerah yang padat konsumen dan kevakuman jaringan pada wilayah minim konsumen. Kondisi tersebut telah menyebabkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas nasional.

Di samping terciptanya sinergi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan industri migas nasional, masuknya PGN ke dalam naungan Pertamina (Persero) akan meningkatkan leverage dan kapasitas investasi korporasi ke depan. Holding BUMN migas ini pun perlu dan harus berkembang, bukan saja menjadi perusahaan migas, tetapi menjadi perusahaan energi yang terus membesar. Hal ini akan membuat holding BUMN mampu menyediakan kebutuhan energi yang terus meningkat setiap tahun secara berkelanjutan. Serta siap pula bersaing di kancah global.

Apa Komentar Kamu?