SHARE

Satunegeri.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya mengklarifikasi terkait pinjaman sebesar Rp520 triliun ke China, yang diduga sebagai piutang lancar BUMN yang digadaikan ke asing. Padakasi Selasa (30/6), Rini mengklarifikasi hal tersebut.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI akan meminta Menteri BUMN Rini Soemarno klarifikasi soal pinjaman Rp520 triliun ke China. Pasalnya, pinjaman tersebut diduga piutang lancar BUMN yang digadaikan ke pihak asing. “Kita akan klarifikasi pinjaman ke Tiongkok sebesar Rp500 triliun. Ini rencana untuk mau di alihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yang carut marut yang tidak stabil, maka suntikan kepada BUMN kembali kita pertimbangkan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus di DPR, Kamis (25/6/2015).

Menurut Ihsan, seharusnya Menteri Rini tidak memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang melemah. Karena ini, katanya, sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN. Namun, di sisi lain terdapat masalah USD sedang naik, sembako dan lain-lain.

Sementara itu, Rini menjelaskan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke China pada Februari 2015 bersama beberapa menteri kabinet kerja, dalam kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC) milik Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Perlu kami jelaskan, waktu itu Presiden (Jokowi) bersama tim menteri mengunjungi China pada Februari, dan saat itu diadakannya penandatanganan MoU antara Kementerian BUMN dengan NDRC. Itu semacam Bappenas China, tapi juga membawahi BUMN China,” ‎terangnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurutnya, dalam MoU tersebut menekankan bahwa jika pemerintah melakukan kerja sama dengan China, maka NDRC akan merekomendasikan perusahaan terbaik dari China, begitupun sebaliknya Kementerian BUMN juga akan melakukan hal sama kepada China.

‎Selanjutnya, Kementerian BUMN juga melakukan penandatanganan MoU dengan China Development Bank (CDB) untuk menyediakan dana sebesar USD20 miliar dalam rangka membiayai proyek yang akan dikerjakan BUMN Indonesia dan China.

“Jadi kalau ada proyek join venture, CDB menyediakan dana sampai USD20 miliar. CDB juga menandatangani MoU dengan PLN sebesar USD10 miliar untuk proyek pembangkit listrik, bila ada investor China yang akan membangun powerplant di Indonesia,” jelas dia.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kementerian BUMN juga menandatangani perjanjian dengan ICBC untuk menyediakan dana USD20 miliar untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan BUMN Indonesia.

“Tanpa ada join venture dengan China ataupun yang ada join venture. Itu hanya bisa terealisasi kalau memang ada proyek, dan sudah dilakukan analisa mendetail,” jelasnya.

Untuk kerja sama ini, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), PT PLN baru saja menandatangani proyek pembangunan pembangkit listrik yang ke enam di Cilacap dengan kerja sama China. Selain itu PT Antam (Persero) juga berencana menggandeng China untuk proyek bauksit di Kalimantan.

Rini menambahkan, perbankan pelat merah di antaranya Bank Mandiri, BRI, dan BNI juga telah melakukan perbincangan dengan CDB untuk mendapatkan fasilitas dana USD1 miliar per bank dalam rangka mendukung aktivitas perbankan.

“Itu masih dalam pembicaraan, belum ada penandatanganan. Untuk mendukung aktivitas mereka yang memang banyak dengan China. Seperti Bank Mandiri yang sudah punya cabang di Shanghai,” tandasnya.

Apa Komentar Kamu?