SHARE

SusiPudjiastutiMenteri_kompas

Satunegeri.com – Tudingan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui peraturan menteri yang dikeluarkannya telah mematikan pengusaha, ditolak mentah-mentah oleh Susi.

Menurutnya kebijakan soal larangan “transshipment” adalah langkah yang sudah tepat. Ia juga menyatakan tidak akan membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak disukai pengusaha karena hal itu dinilai adalah bentuk regulasi yang sudah benar.

Namun dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia Steven Hadi Tarjanto mengatakan bahwa larangan “transshipment” atau alih muatan di tengah laut membuat para pengusaha pembudidaya ikan laut kesulitan mendapatkan pembeli dari kapal luar negeri.

Dalam beberapa bulan lagi jika kondisinya tetap sama, maka bisnis para pengusaha yang bergerak di bidang budi daya laut dinilai bakal kolaps dan tutup serta akan berimplikasi pada pemberhentian para pekerjanya.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat membacakan resume hasil rapat dengar pendapat dengan para asosiasi bidang perikanan di Jakarta, Rabu (21/1) kemarin mengatakan bahwa meminta pemerintah agar seluruh stakeholder membutuhkan segera kepastian usaha yang merupakan kewajiban pemerintah.

Selain itu  hasil lainnya adalah meminta pemerintah untuk meninjau ulang atau mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2014, Nomor 57/2014, Nomor 58/2014, Nomor 1/2015, Nomor 2/2015, dan Peraturan Presiden Nomor 191/2014.

Asosiasi perikanan juga meminta pemerintah memberikan solar bersubsidi kepada nelayan tanpa membatasi ukuran atau tonase kapal, termasuk memberikan subsidi pakan, benih, dan obat-obatan bagi pembudidaya ikan.

Apa Komentar Kamu?