SHARE

Oleh. Rahma Widhiasari (Peneliti Indonesian Resources Studies/IRESS)

Medio September 2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan akan melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Keputusan  ini tentu mengejutkan ribuan nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Pasalnya, pada 31 Maret 2016, Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memutuskan pengehentian reklamasi Pulau G.

Ketika itu, PTUN telah mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo, Hakim  memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

Namun,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tetap menyatakan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta akan dilanjutkan.  Reklamasi jalan terus dengan modal Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Pemprov DKI berpegangan pada Keppres itu karena menilai reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta bukanlah bagian National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara.

Padahal sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI telah melakukan kajian terhadap Pulau G, dan terdapat beberapa temuan, sehingga mantan Menko Rizal Ramli memutuskan agar reklamasi dihentikan.

 

Temuan  KLHK Dorong Hentikan Reklamasi

Temuan KLHK akhirnya bocor ke publik, yakni temuan tentang fakta-fakta mengapa reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Temuan KLHK sebelumnya diamankan oleh pihak berkepentingan. Berikut ini adalah hasil kajian KLHK setelah melakukan studi selama beberapa waktu, April 2016.

Pertama, pasir penguruk diambil dari Pulau Tunda, Provinsi Banten. Namun, ternyata, proses pengambilan pasir di Pulau Tunda itu, tidak dilakukan kajian AMDAL terlebih dahulu.

Kedua, tidak ada rencana yang jelas mengenai penanganan limbah terpadu di air permukaan dan pengelolaan sedimentasi. Sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, di antaranya Kali Ciliwung dan puluhan kali irigasi lainnya.

Ketiga, terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan mangrove yang belum ditangani. Indikasi muncul, menurut Menteri Siti Nurbaya, mangrove tertekan dan makin hilang. Di Muara Angke, indikasi lapangan, ada kemungkinan mangrove mati karena air tersumbat. Alur air laut tak jalan baik.

Keempat, mitigasi dampak sosial tak memadai. Begitu juga persoalan pencegahan kemiskinan dan ancaman kehidupan nelayan masih tak memadai. Di pantai utara Jakarta, kurang lebih ada 200-an nelayan yang bergantung dari laut dan pelayaran, dan jelas kehilangan lapangan kerja jika laut dikapling.

Kelima, pada Pulau D, reklamasi sudah terbangun, sudah banyak infrastruktur dan gedung-gedung. Namun dalam temuan KLH, itu semua tanpa dilengkapi Amdal, UKL/UPL dan izin lingkungan. Bahkan tak ada IMB.

Keenam, tak terjamin ketersediaan air bersih pada AMDAL yang dibuat dari pulau A hingga N. Kemudian, kegiatan vital yang akan terpengaruh seperti listrik, gas dan lain-lain, ternyata tak dikaji. “Kecuali Pulau G dan H memang disebutkan dan menimbulkan dampak penting. Banjir Pulau H-L tak dikaji,” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Ketujuh, keseluruhan pulau tak melakukan kajian pemenuhan kebutuhan bahan urukan, kecuali Pulau Benda. Artinya, dari mana, sebesar apa, dan terbuat dari apa bahan urukan, tidak jelas. . Pulau C,D dan E, I, L, tidak dikaji AMDAL nya, serta mengenai dampaknya terhadap PLTU Muara Karang dan Pelabuhan Tanjung Priok. Termasuk, kabel listrik dan juga lalu lintas laut.

Kedelapan, mengenai  limpasan endapan hasil reklamasi terhadap ekosistem terumbu karang, Kabupaten Tangerang mencatat timbulkan dampak penting pada perairannya tetapi tak masuk kajian di Pulau F dan G.

Kesembilan, Provinsi DKI tidak mengkaji Dampak sedimentasi terhadap sentra perikanan di Teluk Jakarta dan Pelabuhan Marina.. “Dampak sedimentasi muara sungai dan perendaman air tawar di kawasan reklamasi, Tangerang catat dampak penting. DKI tak mengkaji,” kata Menteri Siti lagi.

Kesepuluh, di Pulau D, katanya, sudah terbangun sekitar 104 ruko dan beberapa rumah tinggal. Dan itu semua hanya memiliki izin reklamasi, bukan izin membangun. Artinya, tanpa IMB. 13. Pulau D menggunakan tanggul batu gunung tak sesuai dokumen Amdal. Sumber batu gunung juga tak jelas. “Perusahaan tak dapat menunjukkan bukti kontrak dengan supplier batu gunung.” kata Menteri Siti menegaskan.

Kesebelas, Pulau C dan D, tak dipisahkan kanal sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta. Dalam dokumen Amdal, juga tak disebutkan detil rencana pemisahan Pulau C dan D bagaimana. Sementara, di sekitar Pulau C dan D juga terjadi pendangkalan. Kala tim KLHK mewawancarai nelayan, kata Siti, mereka mengeluhkan jarak tempuh melaut lebih jauh hingga pendapatan berkurang.

Kedua belas, surat izin membangun prasarana milik pengembang, PT Jakarta Propertindo, sudah habis masa berlaku di Pulau D, surat izin membangun prasarana terbit sebelum ada izin lingkungan.

Ketiga belas, di Pulau G, yang dipegang PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro, perusahaan menolak pengawasan KLH.

Keempatbelas, PT Muara Wisesa Samudra tak mau memberikan dokumen perizinan lingkungan. Untuk peninjauan lapangan, perusahaan menyatakan, perlu satu dua hari berkoodinasi dengan kontraktor reklamasi.

Kelima belas, Pulau L selatan dikerjakan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Izin prinsip sudah tak berlaku sejak 2013. Perusahaan sudah mengajukan perpanjangan tetapi belum terbit yang baru. Perusahaan tak dapat menunjukkan izin reklamasi. Di Pulau L perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menanggul sepanjang sekitar 1.800 meter sisi utara sejak Juni 2014 dan selesai Januari 2015. Tanggul area proyek selesai kesekuruhan 2.923 meteran, tanpa izin.

Keenam belas, tambang pasir di Rumpin, Bogor, yang mengeruk pasir untuk Reklamasi, tanpa izin. Baik untuk izin mengeruk maupun mengangkut. Menteri Siti Nurbaya, menanyakan, “Batu dari mana? Tak ada atupun perusahaan jawab darimana batu? Dari hulu ke hilir kemaksiatan terjadi”

Selain dampak lingkungan di atas, potensi angka kemiskinan di DKI juga diprediksi meningkat. Pasalnya, 200 nelayan terusir dari Jakarta Utara dan hanya dijadikan tenaga satpam kelak jika reklamasi selesai. Hal senada disampaikan Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat, bahwa jika nelayan terusir, pasti pelarian ke Jabar dan Banten. Karena industri manufaktur 60% di Jabar. Wakil Gubernur Jabar ini tak keberatan menampung orang miskin Jakarta, tapi perlu disiapkan fasum fasos serta pendukung kegiatan ekonomi msyarakat. Bukan hanya dengan peraturan yang mendukung pembangunan.

 

Rekomendasi`

Berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, penulis menggaris bawahi bahwa, reklamasi Pulau G tanpa Amdal adalah tindakan melanggar hukum. Maka, reklamasi harus dihentikan. Reklamasi Pulau G adalah bagian National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, maka proses Amdal harus di bawah pemerintahan pusat atau skala nasional.

Dalam Undang-Undang Lingkungan No.32 Tahun 2009, disebutkan setiap usaha yang berdampak penting terhadap hidup masyarakat harus memiliki Amdal. Dampak penting itu, seperti jumlah penduduk di wilayah pembangunan. Mengherankan jika Menko Luhut menyatakan: “Nggak ada Amdal nggak apa-apa,”. Jika demikian, artinya pemerintah setuju ada pelanggaran hukum? Hukum tidak bisa ditawar-tawar, termasuk hukum lingkungan.

Penetapan Amdal untuk wilayah NCICD adalah kewenangan di bawah pemerintah nasional. Reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, dibuat satu-satu oleh pemda, lalu disetujui. Ini hanya akal-akalan saja. Akibatnya, pembangunan bisa berjalan terus. Maka ada potensi dampak lingkungan, dan ada potensi konflik sosial.

Penulis berpendapat, potensi dampak sosialnya cukup besar, ketika satu etnis tertentu di satu tempat tertutup menguasai. Kondisi ini mengancam keamanan orang-orang yang tinggal di pulau reklamasi. Selain itu, nelayan Teluk Jakarta makin dirugikan. Demikian pula nelayan Banten, yang terkena dampak dari pengambilan pasir. Harusnya pengambilan pasir mempertimbangkan pengelolaan dampak sosial, penduduk yang terkena dampaknya mau diapain? Jika terjadi banjir, apakah telah ada langkah antisipasinya? Seharusnya, semua potensi degradasi lingkungan diperhitungkan.

Jadi demi kepentingan semua pihak, reklamasi harus dihentikan. Atau selesaikan proses Amdal terlebih dahulu, sehingga terdapat kesepakatan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan dampak sosial. Proses Amdal harus terbuka dan semua orang harus tahu.

Jika reklamasi tetap dilakukan dan mengabaikan Amdal, artinya pemerintah melanggar telah melanggar aturan. Jika sudah melanggar maka akan memberi efek domino. Jika, di Teluk Jakarta saja pemerintah melepaskan syarat Amdal, maka mendorong swasta melanggar Amdal, karena pemerintah saja tidak membuat Amdal, padahal peraturan sudah  jelas./rahma

Apa Komentar Kamu?