SHARE

Oleh Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS

Menteri BUMN Rini Soemarno telah menyampaikan gagasan tentang rencana akuisisi 50% saham Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN. Sedang 50% saham sisanya masih dimiliki Pertamina. Menurut Rini tujuan akuisisi adalah menciptakan simbiosis mutualisme guna menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Kata Rini (12/8): “Jadi tujuannya geothermal tidak lain dipakai untuk listrik. Penjual listrik adalah PLN. Nah, pengebor ke bawah adalah Pertamina. Karena itu saya minta ini menjadi partner “.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan manfaat akuisisi adalah harga beli uap dari Pertamina akan lebih murah. Saat ini, harga belinya masih sekitar USD 11 hingga USD 13 per mmbtu. “Ya turun pasti, nanti untuk biaya panas bumi ini Insya Allah jadi turun. Mudah-mudahan bisa single digit”, kata Sofyan. Sofyan juga menjelaskan, selama ini PLN harus melalui Pertamina untuk membeli uap. Namun, jika PLN telah memiliki 50% saham PGE maka PLN langsung bisa mengambil uapnya untuk dijadikan listrik.

Banyak kalangan seperti Anggota DPR, Anggota DEN dan pengamat energi mempertanyakan rencana akuisisi yang ditargetkan selesai Desember 2016 tersebut. Tercatat concern mereka adalah terhambatnya pengembangan listrik panas bumi karena terbatasnya modal, geothermal bukan bisnis inti PLN, PLN sebaiknya fokus pada bisnis hilir listrik, rekam jejak PLN yang kinerjanya rendah dalam eksploitasi geothermal sebelumnya, adanya motif lain selain aspek sinergi dan harga, dll.

Pendapat tersebut tampaknya relevan dan perlu diperhatikan pemerintah, sebelum keputusan diambil. Karena itu kita perlu menguji kebenaran dan kelayakan alasan rencana akuisisi, yakni agar terjadi simbiosis mutualisme, dan agar harga uap (listrik) menjadi murah. Jika alasan tidak relevan, maka perlu diwaspadai adanya motif lain.

Terkait aspek simbiosis mutualisme perlu diingat bahwa PLN (33%) dan Pertamina (67%) pernah bekerjasama mengembangkan PLTP di Dieng, Patuha dan Sarulla dalam sebuah badan usaha bernama Geo Dipa Energi (GDE) pada 2002. Sebagai produk awal, GDE berhasil membangun PLTP Dieng dengan kapasitas 60 MW pada 2005. Namun berhubung karena tidak konsistennya sikap pemerintah, konsorsium tidak dilanjutkan dan Pertamina dipaksa menjual sahamnya kepada pemerintah pada 2011. Akibatnya, produksi PLTP Dieng turun menjadi hanya sekitar 22 MW dan PLTP Patuha baru beroperasi pada 2014. Bahkan lapangan Sarulla yang potensial pun lepas menjadi milik swasta nasional dan asing!

Pemerintah beralasan akuisisi perlu agar terjadi sinergi kekuatan hulu dan hilir. Padahal, menurut UU No.22/2014 tentang Panas Bumi, kedua sektor hulu dan hilir tersebut terpisah dalam rezim pengusahaan panas bumi dan rezim pengusahaan ketenagalistrikan. Bisnis yang diusahakan oleh PGE hanyalah di hulu, yakni membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). PGE pun tidak berniat berbisnis di sektor hilir. Karena itu akan lebih relevan jika PGE tetap sebagai unit usaha Pertamina yang selama ini berpengalaman di sektor hulu, dibanding berada di bawah PLN yang ranah bisnisnya di hilir.

Selanjutnya, perlu disadari bahwa wewenang penetapan harga uap atau listrik panas bumi, yakni harga jual/beli antara kontraktor dan PLN, berada di tangan pemerintah, bukan badan usaha. Dalam Pasal 22 UU No.21/2014 tentang Panas Bumi antara lain disebutkan harga energi panas bumi ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, PLN tidak bisa sesuka hati mengatur harga uap seperti yang dinyatakan oleh Dirut PLN. Apalagi jika harga tersebut demikian rendah, sehingga membuat perusahaan hasil akuisisi merugi, karena harga pun terbentuk dari hitungan kelayakan bisnis.

Jika harga uap ditetapkan murah tanpa memperhatikan aspek keekonomian sebagaimana diatur dalam UU No.21/2014, maka pengembangan PLTP tidak akan berlanjut. Sebab seperti diketahui biaya penyediaan listrik panas bumi saat ini diperkirakan 20%-30% lebih mahal dibanding rata-rata penyediaan listrik menggunakan batubara. Jika PLN hanya berorientasi pada energi primer termurah, maka dapat saja prioritas PLN membangun pembangkit menggunakan batubara. Dengan begitu, maka target pembangunan PLTP sesuai KEN, yakni sebesar 7.239 MW pada 2025, tidak akan tercapai.

Padahal dalam penyediaan energi, selain faktor biaya, guna mencapai ketahanan energi yang tinggi, pemerintah perlu pula memperhatikan faktor-faktor lain seperti ketersediaan pasokan energi primer, tingkat bauran, kelestarian lingkungan, dll. Apalagi berbagai faktor tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan porsi EBT 23% pada bauran energi 2025 dalam PP No.79 tentang KEN. Oleh sebab itu faktor harga murah mestinya bukan menjadi dasar yang dominan guna memutuskan dibangun atau tidaknya PLTP.

Persoalan harga uap murah pun perlu dievaluasi pada sikap pemerintah yang belum optimal menjalankan wewenang pengaturan dan penetapan harga. Pemerintah belum menggunakan wewenang mengatur dan memerintah secara penuh, sehingga terjadi negosiasi  harga yang berkepanjangan antar BUMN. Padahal pemerintah pun faham penyediaan listrik panas bumi lebih mahal dan wajar jika memperoleh subsidi APBN. Faktanya, hampir seluruh negara di dunia, termasuk OECD, mengalokasikan subsidi bagi pengembangan EBT.

Motif akuisisi untuk uap murah perlu pula diuji dengan menganalisis penetapan harga jual/beli listrik antara PLN dengan badan usaha. Sejauh ini harga jual listrik PGE ke PLN pada 5 PLTP (Kamojang, Karaha, Lahendong, Ulubelu dan Lumutbalai), yang mayoritas kapasitasnya antara 30 MW-55MW,  berkisar US$ 8,4 – US$ 11,60 cents per kWh. Sementara pemerintah justru setuju membeli listrik PLTP Muara Laboh (Sumbar) dari Supreme Energy (SE) US$ 13,4 cents/kWh. Padahal harga listrik tertinggi wilayah I PGE dengan PLN hanyalah US$ 11,6 cents per kWh, dan kapasitas PLTP SE justru lebih besar (economic of scale), yakni 80 MW. Mengapa PLN justru membeli dari swasta lebih mahal?

Uraian di atas menunjukkan alasan akuisisi PGE oleh pemerintah tidak cukup relevan, sehingga pantas dipertanyakan. Sejalan dengan itu, wajar pula muncul berbagai pertanyaan atau kecurigaan tentang adanya berbagai motif dibalik rencana akuisisi tersebut. Sejauh ini IRESS telah mencatat kecurigaan berbagai pihak tentang motif dibalik rencana akuisisi, seperti monetisasi/leverage aset/kapital, perburuan dana/penggantian carbon credit, penguasaan sumber panas bumi potensial milik BUMN, memberi kesempatan swasta/asing, melakukan IPO, menyiapkan lahan bisnis bagi penerima Tax Amnesty, menyiapkan perusahaan untuk membeli perusahaan-perusahaan PLTP yang sudah beroperasi, dll.

Sebagian motif di atas mungkin saja sah secara bisnis dan menguntungkan bagi negara dan rakyat. Namun dapat saja sebagian motif tersebut menyebabkan berkurangnya penguasaan negara melalui BUMN dan juga merugikan rakyat, teruama karena adanya motif perburuan rente atau kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu sudah sepatutnya rencana akuisisi tersebut dilakukan secara transparan, sesuai amanat konstitusi, dan peraturan yang berlaku. Sesuai konstitusi, potensi listrik panas bumi sebesar 29 GW harus dikuasai negara melalui pengelolaan oleh BUMN. Saat ini penguasaan BUMN di sektor panas bumi hanya sekitar 35-40% saja. Kita tidak ingin akuisisi PGE oleh PLN justru melapangkan jalan bagi semakin besarnya penguasaan panas bumi oleh swasta dan asing, yang dapat berujung pada semakin meningkatnya BPP atau mahalnya tarif listrik yang harus dibayar rakyat.[]

Apa Komentar Kamu?