SHARE

Pekerja-asal-China

Oleh. Hatta Taliwang (Gerakan Kebangkitan Bumiputera)
DEMOKRASI, ETNOSENTRISME, DAN POLITIK PRIBUMISME

Demokrasi.
Pemerintahan Cina, negeri leluhur bagi etnis Cina Indonesia, memiliki kebijakan double citizen atau dua kewarganegaraan. Pemerintah Cina mempersilahkan rakyatnya yang tersebar di seluruh dunia untuk menjadi warga negara di negara dimana mereka bertempat tinggal, akan tetapi mereka tetap harus menganggap dirinya sebagai seorang Cina.

Kebijakan double citizen ini dikunci dengan doktrin One China atau ‘Cina yang satu’.
Selain itu, Cina juga dikenal kuat dalam menerapkan doktrin kepada rakyatnya, tak heran dimanapun etnis Cina berada, hanya ada satu nafas sistem ideologi, budaya, dan bisnis Cina. Untuk  memantapkan konsepsi ‘Cina yang satu’, maka mereka membuat program ‘Ras Cina Raya’ yang mendorong rakyat Cina untuk bermigrasi ke luar tanah airnya dengan tujuan bekerja, berbisnis, hingga menguasai perekonomian dan politik, bahkan turut memimpin negara setempat dengan kesepakatan tetap memegang teguh kesatuan dan kebanggaan menjadi ras Cina (Ilhamy Elias, 2012, Mitrasetara).

Bila sejarah kaum Yahudi pernah mengalami pengusiran hingga mereka terdiaspora ke beberapa negara, maka etnis Cina dengan sengaja mendiasporakan dirinya ke berbagai penjuru dunia karena ledakan populasi manusia yang besar di negaranya. Konsepsi yang berifat ekspansif ini sejatinya hanya akan tumbuh pada tempat yang beriklim demokratis. Karena hanya dengan sistem demokrasi inilah konsepsi tersebut bisa berdaya guna. Tak ayal hingga kini etnis Cina di Indonesia mendapat berkah tersembunyi dari sistem yang menjamin kebebasan ini.

Etnosentrism
Kemapanan integrasi etnis Cina yang tersebar di seluruh dunia, memudahkan mereka untuk menjaga soliditas dan keutuhan nilai-nilai negeri leluhur. Konsep ‘Cina yang satu’ yang sudah terinternalisasi sejak lama telah menumbuhkan nasionalisme yang kuat di dalam tubuh etnis Cina. Inipula yang mengarahkan etnis Cina kepada etnosentristik, sebuah sikap yang berpandangan bahwa etnis mereka merupakan etnis terbaik dan menilai atau membandingkan etnis lain dengan etnis mereka sesuai dengan standardisasi yang mereka tentukan sendiri. Etnis Cina yang menganggap bahwa ras mereka adalah ras unggul telah membawa mereka pada kesukaran untuk berasimilasi dengan budaya lokal di Indonesia.

Karenanyalah sejarah telah mencatat munculnya pemukiman-pemukiman maupun kawasan khusus yang hanya dihuni oleh etnis Cina, ‘Pecinaan’ dan China Town adalah contohnya. Masyarakat yang dikatergorikan sebagai golongan minoritas akan mencoba bertahan dalam kehidupan antar masyarakat. Sesuai dengan dua ciri kebudayaan yaitu kemampuan untuk berubah dan kemampuan untuk bertahan (Brofsky, 1994, The Culture In Motion). Dalam hal kebudayaan, mereka memilih pola ekspansif untuk menjaga kemurnian budayanya dari pengaruh budaya lokal. Tak pernah ditemui kebudayaan mereka tercampur budaya lokal, yang terjadi justru sebaliknya, budaya Cina menyusup, masuk, dan mencampuri budaya lokal.

Etnosentristik etnis Cina telah menghasilkan garis demarkasi bagi pribumi, sifat ini tidak mengisolisasi etnis Cina, namun keyakinan ini justru ‘mengangkangi’ pribumi. Rupanya etnis Cina memiliki ‘pipa-pipa kapiler’ untuk menyalurkan budaya dan nilai-nilai Cina ke budaya lokal. Pipa-pipa kapiler itu bekerja efektif karena etnis Cina menguasai sumber-sumber daya strategis yang menyebabkan ketimpangan bagi pribumi yang hidup dalam kesukaran berpikir, kemiskinan dan ketertinggalan. Pemisahan yang sengaja dilakukan etnis Cina terhadap pribumi ini, merupakan bentuk dari politik identitas. Sebuah cara untuk mengidentifikasi diri dari lingkungan.

Politik Pribumisme.
Bangsa Indoensia yang sukses merebut kekuasaan politik dari tangan Belanda juga berkeinginan untuk memperoleh kekuasaan ekonomi. Karena itu, tidaklah mengejutkan bila ditemukan sebutan ‘Indonesia asli’ tercantum dalam sebuah peraturan. Apa yang disebut ‘politik asli’ tahun 1950-an bertujuan memperkecil kekuatan ekonomi etnis Cina di Indonesia. Berbagai peraturan yang memberikan hak-hak istimewa kepada pengusaha pribumi dan perlindungan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan nasional yang didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pribumi Indonesia, merupakan contoh terpenting kebijakan ini.

Tokoh nasionalis, Mr. Assaat mengeluarkan Sistem Benteng, yang intinya ingin meningkatkan partisipasi ekonomi warga pribumi dalam ekonomi nasional. Sistem ini diberlakukan untuk melindungi para importir nasional agar dapat bersaing dengan asing yang masih beroperasi di Indonesia. Tujuan dari Sistem Benteng ini adalah agar terbentuk kelompok wiraswasta pribumi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.

Program ini memberikan hak kepada pengusaha pribumi untuk mendapatkan lisensi dan  kredit impor. Sebenarnya pada pemerintahan Soekarno ini justru meminimalisasi kebijakan ekonomi-politik sebagai pemicu segregasi sosial yang akan mengarah pada munculnya sentimen anti-etnis Cina. Tetapi target ini tidak tercapai dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik untuk menumpuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik, bahkan melahirkan sebuah bentuk kerjasama ’Ali-Baba’. Dalam kerjasama model ini pihak pribumi yang tidak berpengalaman menjual ijin dan lisensi kepada pedagang etnis Cina. Dengan cara ini etnis Cina tetap mampu melanjutkan usahanya dan mendapatkan keuntungan, sementara mitra Indonesia asli hampir tidak mendapatkan pengalaman bisnis yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi nasional.

Tahun 1957 Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut hanya bersifat de jure, karena pada kenyataannya pihak Pemerintah Indonesia tidak meyiapkan dengan baik sumber daya manusia yang siap untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Selain masalah masih kurangnya pengalaman, kemampuan dan keterampilan kaum pribumi, konflik internal antar sesama pribumi dalam manajemen perusahaan menjadi masalah lain yang semakin melemahkan kinerja perusahaan yang telah dinasionalisasikan itu. Kondisi yang semacam ini jelas menguntungkan etnis Cina. Dengan jaringan, modal, pengalaman dan keahlian yang dimiliki, serta kedekatan dengan para pejabat pemerintah yang bermental kolutif dan koruptif, mereka mulai menyusup dan masuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang secara perlahan mulai colaps. Bisnis skala besar, menengah, dan kecil mulai dari kota hingga desa, mereka kuasai dan kendalikan.

Merespon kenyataan penguasaan ekonomi yang timpang ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1959 yang melarang orang-orang etnis Cina bertempat tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi di desa-desa atau di daerah pedalaman, mereka hanya diperkenankan melakukan kegiatan ekonomi di sekitar ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Etnis Cina akhirnya mengalihkan seluruh kegiatan ekonominya di perkotaan. Dengan organisasi yang rapih, modal yang kuat, solidaritas yang mapan, etnis Cina hanya butuh waktu yang singkat untuk
menguasai seutuhnya kegiatan perekonomian di perkotaan. Kondisi sebaliknya terjadi pada kegiatan ekonomi di pedesaan yang tidak bisa berjalan yang disebabkan oleh terkonsentrasinya modal di kota, ditariknya alat-alat produksi keluar dari desa, dan ditahannya asupan bahan-bahan di kota, serta minimnya keterampilan berdagang dari pribumi. Roda perekonomian lumpuh karena diisolasi. Dampak yang paling terasa dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini hanyalah pengusiran terhadap etnis Cina yang terjadi selama tahun 1959-1960. Tercatat sekitar 136.000 etnis Cina meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Tiongkok. Pengusiran etnis Cina ini didukung oleh pihak TNI-AD (Ririn, 2009, Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina). Sekali lagi, pemerintah gagal mendesign langkah tepat yang mampu menjawab akar persoalan, yang terjadi pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang didimonasi oleh sikap emosional, bukan atas dasar kajian yang sistematis.

Kebijakan rezim Orde Baru terhadap etnis Cina lebih sistematis dibandingkan kebijakan negara rezim sebelumnya. Pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan warga Cina dalam peristiwa September 1965 merupakan hasil dari tidak berasimilasinya etnis Cina dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan program asimilasi yang sangat gencar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menghalangi ekspresi kehidupan sehari-hari etnis Cina. Proses marginalisasi dilakukan dengan cermat. Partisipasi politik dihambat dengan berbagai alasan, termasuk dalam bidang sosial budaya. Pemerintah melakukan asimilasi orang-orang Cina dengan memutuskan hubungan dengan leluhur dan penggantian nama bagi WNI yang memakai nama Cina, larangan memperdagangkan kredit impor. Sebenarnya pada pemerintahan Soekarno ini justru meminimalisasi kebijakan ekonomi-politik sebagai pemicu segregasi sosial yang akan mengarah pada munculnya sentimen anti-etnis Cina. Tetapi target ini tidak tercapai dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik untuk menumpuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik, bahkan melahirkan sebuah bentuk kerjasama ’Ali-Baba’. Dalam kerjasama model ini pihak pribumi yang tidak berpengalaman menjual ijin dan lisensi kepada pedagang etnis Cina. Dengan cara ini etnis Cina tetap mampu melanjutkan usahanya dan mendapatkan keuntungan, sementara mitra Indonesia asli hampir tidak mendapatkan pengalaman bisnis yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi nasional.

Tahun 1957 Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut hanya bersifat de jure, karena pada kenyataannya pihak Pemerintah Indonesia tidak meyiapkan dengan baik sumber daya manusia yang siap untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Selain masalah masih kurangnya pengalaman, kemampuan dan keterampilan kaum pribumi, konflik internal antar sesama pribumi dalam manajemen perusahaan menjadi masalah lain yang semakin melemahkan kinerja perusahaan yang telah dinasionalisasikan itu. Kondisi yang semacam ini jelas menguntungkan etnis Cina. Dengan jaringan, modal, pengalaman dan keahlian yang dimiliki, serta kedekatan dengan para pejabat pemerintah yang bermental kolutif dan koruptif, mereka mulai menyusup dan masuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang secara perlahan mulai colaps. Bisnis skala besar, menengah, dan kecil mulai dari kota hingga desa, mereka kuasai dan kendalikan.

Merespon kenyataan penguasaan ekonomi yang timpang ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1959 yang melarang orang-orang etnis Cina bertempat tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi di desa-desa atau di daerah pedalaman, mereka hanya diperkenankan melakukan kegiatan ekonomi di sekitar ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Etnis Cina akhirnya mengalihkan seluruh kegiatan ekonominya di perkotaan. Dengan organisasi yang rapih, modal yang kuat, solidaritas yang mapan, etnis Cina hanya butuh waktu yang singkat untuk
menguasai seutuhnya kegiatan perekonomian di perkotaan. Kondisi sebaliknya terjadi pada kegiatan ekonomi di pedesaan yang tidak bisa berjalan yang disebabkan oleh terkonsentrasinya modal di kota, ditariknya alat-alat produksi keluar dari desa, dan ditahannya asupan bahan-bahan di kota, serta minimnya keterampilan berdagang dari pribumi. Roda perekonomian lumpuh karena diisolasi. Dampak yang paling terasa dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini hanyalah pengusiran terhadap etnis Cina yang terjadi selama tahun 1959-1960. Tercatat sekitar 136.000 etnis Cina meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Tiongkok. Pengusiran etnis Cina ini didukung oleh pihak TNI-AD (Ririn, 2009, Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina).

Sekali lagi, pemerintah gagal mendesign langkah tepat yang mampu menjawab akar persoalan, yang terjadi pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang didimonasi oleh sikap emosional, bukan atas dasar kajian yang sistematis. Kebijakan rezim Orde Baru terhadap etnis Cina lebih sistematis dibandingkan kebijakan negara rezim sebelumnya. Pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan warga Cina dalam peristiwa September 1965 merupakan hasil dari tidak berasimilasinya etnis Cina dalam masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan program asimilasi yang sangat gencar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menghalangi ekspresi kehidupan sehari-hari etnis Cina. Proses marginalisasi dilakukan dengan cermat. Partisipasi politik dihambat dengan berbagai alasan, termasuk dalam bidang sosial budaya. Pemerintah melakukan asimilasi orang-orang Cina dengan memutuskan hubungan dengan leluhur dan penggantian nama bagi WNI yang memakai nama Cina, larangan memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam bahasa Cina, sekolah-sekolah Cina ditutup dan semua anak sekolah harus pindah ke pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Koran berbahasa Cina juga dilarang terbit.

Kesan yang didapat dari implementasi instruksi presiden tersebut adalah bahwa etnis Cina dipaksa berintegrasi dan mereka terisolisasi. Pertanyaannya, apakah etnis Cina benar-benar terintergrasi ke dalam masyarakat Indonesia dan terisolisasi dari dinamika kenegaraan?.Saat Orde Baru memiliki penekanan orientasi kebijakan pada pembangunan ekonomi, disanalah etnis Cina menemukan jalan untuk keluar dari isolasi. Kebijakan pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal.

Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Cina karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi. Pemerintah Orde Baru benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Cina, misalnya Sudono Salim. Motif dibalik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Cina di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dariSingapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Cina perantauan di Asia.

Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan mempercepat kebangkitan kembali dominasi etnis Cina dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi. Bila demikian, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempersempit ruang gerak etnis Cina jika pada akhirnya pemerintah menjadikan etnis Cina sebagai aktor utama dalam konsepsi pembangunan ekonomi di Indonesia?

Pemerintah Orde Baru memainkan politik double standard. Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah telah mengisolisasi etnis Cina, dengan demikian rakyat akan memberi legitimasi lebih kepada pemerintah, padahal inpres tersebut hanya membatasi etnis Cina dalam urusan-urusan yang bersifat budaya dan administratif. Sebaliknya, untuk hal yang bersifat substantif, seperti penguasaan modal yang dikuasai etnis Cina, tidak dituangkan dalam inpres. Pemerintah malah menjadikan etnis Cina sebagai aktor utama dalam program pembangunan ekonomi Indonesia. Lahirlah para cukong yang jumlahnya sangat sedikit namun jaringannya menggurita hingga mampu memegang tengkuk para pejabat di negeri ini. Kebijakan yang lebih berupa hasil dari pemufakatan jahat dan memanipulasi rakyat demi kepentingan sedikit orang.

Simpulan

Dalam hal dominasi etnis Cina yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, Pemerintah sempat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dominasi etnis Cina. Namun seluruh kebijakan parsial yang dibuat khusus tersebut tidak pernah berhasil dalam menahan laju dominasi etnis Cina. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebabnya, yaitu rumusan kebijkan yang tidak utuh (kebijakan yangy bersifat tambal sulam, emosional, dan manipulatif, serta tidak pernah menyentuh persoalan utama yakni penguasaan modal yang menyebabkan peta kompetisi menjadi sangat tidak imbang), pejabat negara yang bermental kolutif dan koruptif, dan masyarakat pribumi yang masih lemah dalam pengetahuan dan keterampilan. Politik pribumi merupakan upaya proteksi dan penjagaan diri terutama dalam konteks masyarakat pribumi, yang pada kebanyakan kasus menjadi pihak yang dikalahkan oleh kaum pendatang.

Dengan adanya upaya protektif tersebut, maka politik pribumisme berupaya mendominasi pada tataran politik praktis. Melalui politik praktis inilah diusahakan suatu rekayasa sosial terhadap pemahaman tentang nasionalisme yang berorientasi pada politik pribumisme tersebut. Politik pribumisme juga menempatkan etnisitas sebagai komponen penting dalam pola penerapannya. Dalam politik, etnis senantiasa menjadi perhatian besar terutama dalam hubungannya dengan peran pengembangan kesadaran kolektif, kesukuan sampai dengan tingkat kebangsaan dan negara bangsa. Etnisitas merupakan awal dari bangkitnya nasionalisme. Di era kini, masyarakat pribumi sudah mampu mengejar ketertinggalannya.MHT

Apa Komentar Kamu?