SHARE

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan tentang UU Air yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Dengan dihapuskannya UU 7/2004 ini, maka swasta tak lagi leluasa untuk menguasai bisnis air.

“Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan UU No 7/2004 tentang SDA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” putus Ketua MK, Arief Hidayat, dilansir dari website MK, Rabu (18/2/2015).
dengan tidak berlakunya UU SDA 2004 maka untuk mengisi kekosongan hukum UU SDA diatur dalam UU 11/ 1974 tentang pengairan. “UU No 11/1974 tentang Pengairan berlaku kembali,” ujar Arief.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap air adalah hakikat khalayak ramai, oleh karena itu dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Majelis berpendapat juga bahwa hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prirotas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Ketika ditemui usai persidangan, kuasa hukum Muhammadiyah, Ibnu Sina Chandranegara mengatakan putusan MK membuktikan konstitusi masih berpihak pada kepentingan umum bukan pengkotak-kotak hak atas air. Dengan putusan MK, seluruh norma yang terkandung dalam UU SDA rontok dan harus kembali menggunakan UU Pengairan tahun 1974.

Apa Komentar Kamu?