SHARE

Kami 85 organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, SAPU Koruptor yang telah bertemu Pimpinan KPK, Taufikurrahman Ruki, Johan Budi SP, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja pada 27 Februari 2015 lalu menyatakan :

Rasa kekecewaan terhadap pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan KPK berpikir sangat pragmatis, tidak independen, tidak berani dalam menuntaskan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.
Rasa kekecewaan terhadap pimpinan KPK yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali  atas putusan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan. Hal ini memperlihatkan tidak seriusnya pimpinan saat ini dalam mempertanggungjawabkan langkah-langkah pemberantasan korupsi.
Rasa kekecewaan terhadap pimpinan KPK yang tidak menjelaskan secara terbuka langkah-langkah yang diambil dalam penanganan kasus yang disangkakan kepada BW, AS dan penyidik KPK.

Rasa kekecewaan terhadap pimpinan KPK yang tidak menjelaskan arah pemberantasan korupsi KPK kepada publik dalam 10 bulan ke depan.
Kami menilai bahwa sejak adanya Plt Pimpinan KPK  telah merusak keberanian dan semangat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kami menyatakan Mosi tidak percaya terhadap Plt Pimpinan KPK khususnya Taufikkurrahman Ruki cs yang telah membunuh semangat pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik terhadap KPK saat ini.

Kami memberikan dukungan kepada pegawai KPK yang telah menyatakan sikap kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan pimpinan KPK. Bentuk protes pegawai KPK merupakan bentuk wujud keberanian dalam pemberantasan korupsi.

 

04  Maret 2015

Atas Nama
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Aceh sampai Papua

ACEH: MaTA, GaSAK, Rumoh Transparansi, Sekolah Antikorupsi Aceh,SUMATERA UTARA: KSN, SUMATERA BARAT: Pusako, LBH Padang, RIAU:Jikalahari, JAMBI: Warsi, LAMPUNG: KoAK, BANTEN: Sekolah Demokrasi Serang, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), JAWA BARAT:Penpol Muda Garut, SOFI Institute Cirebon, JAWA TENGAH: Pattiro Semarang, KP2KKN, Laskar Batang, Omah Tani, GeBRaK, DI YOGYAKARTA:IDEA, LBH Yogyakarta, 

JAWA TIMUR: Malang Corruption Watch, Rahima Banyuwangi, MADURA: Madura Corruption Watch, BALI: Sloka Institute, NTB:SOMASI, SANTAI, NTT: PIAR, Bengkel APPeK, SULAWESI SELATAN: ACC, LBH Makassar, SULAWESI TENGAH: Yayasan Merah Putih Palu, SULAWESI TENGGARA: ALPEN, SULAWESI UTARA: Swara Parangpuan, KALIMANTAN BARAT: Gemawan, Komik Anti Korupsi Indonesia, KALIMANTAN SELATAN:MPBI, KALIMANTAN TENGAH: KH2 Institute, KALIMANTAN TIMUR: POKJA 30, Stabil, MALUKU: TIFA Damai, PAPUA BARAT: Perdu Manokwari

JAKARTA: Transparency International Indonesia, LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, MaPPI FH UI, Kemitraan, ICW, LMND, Simponii, ILR, PSHK, IBC, SPEAK STAN, Forum Indonesia Muda, SIMAK, STIAMI, PATTIRO, Komik Antikorupsi Indonesia, Air Putih, Imparsial, PWYP, Jaringan GUSDURian, FSPMI, BEM UI, Migrant Care, DESANTARA, Sekretariat Stranas, KRHN, Remotivi, iLab, ClubSPEAK, WALHI, Perludem, ISI, KIARA, KPO PRP, Media Link, JGD, Propatria, Suara Perempuan, HRWG, Lingkar Merdeka, PSHK, Gusdurian, INFID, LMND, PMKRI, KSN, DEMOS, BEM UI, FPMR, JALA PRT, SMJ, Forum Advokat Pengawal Konstitusio (Faksi), KPO PRP, SIMPONI, PPR, Perempuan Mahardika, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45),  SPRI, Arus Pelangi, Change ORG, Dompet Dhuafa, Elsam, FMN, FSPASI, GSBI,  HRWG, P3I, SPP TASIK, SASTRA Kalimalang, LEIP, Masyarakat Pemerhati KPK, LBH Pers, PBHI, ICJ, Aspek5, Perkasi, APSI, SesMak, Perak, IPPM, YLBHM, YLKI, SRIKANDI, SJPM, SP PATTIRO, ICEL, Indonesia Parliamentary Center,  PERLUDEM, Bicaradesa, YAPPIKA, TAPAK, Komunitas Proklamasi, Paralegal LBH Jakarta, Komunitas Ciracas, Nelayan Muara Angke, Komunitas Cina Benteng, SGBN, Nelayan Ujung Kulon, Paguyuban Rumpin , FSP2KI, Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), WALHI, JATAM, JKLPK, BHACA

Apa Komentar Kamu?